Angkasa Pura 2

Kemenkeu: Ada Tiga Sumber Pembiayaan Infrastruktur Nasional

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorSabtu, 18 November 2017
images-7

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak melulu bertumpu pada APBN namun juga dari BUMN dan swasta. Diperlukan inovasi pembiayaan agar publik bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara lebih luas.

“Terkait infrastruktur ada tiga sudut atau sumber yang diupayakan dan dikerjakan oleh pemerintah saat ini,” ungkap Robert Pakpahan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?” di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Menurut Dirjen Kemenkeu, sumber pembiayaan pertama yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja kementerian dan lembaga yang menggarap proyek infrastruktur.

Pemerintahan Joko Widodo memang memberikan porsi cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Robert mengungkapkan jumlahnya terus meningkat tajam sejak tahun 2015. Rata-rata setiap tahun mencapai 18,5%-19% dari APBN didedikasikan untuk belanja infrastruktur nasional.

“Tahun lalu mencapai Rp400 triliun, adapun tahun ini sebesar Rp409 triliun dengan outlook sebesar Rp388 triliun sampai Rp390 triliun. Sebagian besar untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan maupun lainnya,” jelasnya Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu.

Robert menambahkan, selain alokasi anggaran dari dana belanja pemerintah pusat, pembiayaan infrastruktur juga disalurkan melalui Dana Alokasi Daerah (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Desa.

Prioritas pemerintahan Jokowi amat terlihat di infrastruktur karena sebanyak lebih dari Rp700 triliun APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air. Sebanyak 400-an triliun disalurkan ke belanja pemerintah dan sebanyak 200 an triliun dikelola pemerintah daerah. Itu termasuk Rp60 triliun untuk Dana Desa.

“Ketentuannya 25% dari DAU harus menjadi spending infrastruktur di daerah. Sebanyak 60 triliun dana desa untuk infrastruktur juga,” ujar Robert.

Sumber kedua untuk pembiayaan infrastruktur adalah adalah penugasan projek yang diberikan kepada BUMN. Pembangunan jalan tol misalnya itu langsung diberikan kepada BUMN.

Sumber ketiga, adalah pemerintah mengikuti tolok ukur negara lain yakni melalui pembiayaan inovatif.

“Kalau kita tidak punya anggaran, bukan berarti kita tidak bisa membangun infrastruktur. Ada yang namanya kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha. Public Private Partnership namanya. Ini memungkinkan untuk menarik swasta bekerja sama,” tegas Robert Pakpahan.(helmi)

loading...