Angkasa Pura 2

Nelayan Tarakan Adukan Dugaan Pungutan Liar oleh Oknum KSOP ke Menhub

Destinasi Kelautan & PerikananSabtu, 18 November 2017
nelayan-jibiphoto4

JAKARTA (beritatrans.com) – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena masih adanya pungutan terhadap pendaftaran dan perizinan kapal nelayan tradisional skala kecil.

Surat pengaduan ini berupa protes karena masih adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam pengurusan pengukuran dan suray ukur kapal nelayan di bawah 8 grosstonnage (GT).

KNTI mengirimkan surat pengaduan dugaan pungutan liar atas laporan keluhan Rustan selaku Ketua DPD KNTI Tarakan/Persatuan Nelayan Kecil Tarakan yang terjadi pada awal bulan November 2017.

“Oknum tersebut meminta sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya pengurusan ke Jakarta. Apabila permintaannya tidak dipenuhi muncul ancaman tidak akan dibantu untuk menyelesaikan pengurusan izin kapalnya tersebut. Padahal, segala ketentuan dalam pengurusan izin kapal ini telah dipenuhi,” kata Rustan dalam pengaduannya.

KNTI meminta Menhub mengusut dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum KSOP Kota Tarakan dan memberi sanksi kepada oknum tersebut.

Kementerian Perhubungan juga diminta melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan terkait dengan pengurusan pendaftaran kapal perikanan nelayan tradisional skala kecil berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016.

“Bekerjasama dengan KNTI untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil di seluruh Indonesia. Serta menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Marthin Hadiwinata dari DPP KNTI. (aliy)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari