Angkasa Pura 2

Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan Thamrin Diskriminatif

KoridorSenin, 20 November 2017
antarafoto-kemacetan-akibat-proyek-underpass-matraman-180417-ab-1-600x400

JAKARTA (Beritatrans.com) – Larangan sepeda motor di Jalan MH.Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat itu diskriminatif

Demikian disampaikan seorang warganet yang juga pengamat energi Ahmad Syafrudin dalam cuitannya yang dikutip Beriatrans.com Senin (20/11/2017).

Dikatakan, brutalism para bikers tidak perlu di selesaikan dengan kebijakan diskriminatif, tetapi dengan penegakkan hukum bikers pelanggar dan edukasi menuju smart and eco-rider.

Sementara, jelas Syafrudin, kemacetan diselesaikan dengan mengurangi load jalan dengan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor: ganjil genap, ERP, parking management selain memberikan opsi mass public transport dan pedestrian facilities.

Pro dan Kontra

Rencana Pemprov DKI Jakarta dibawah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengizinkan kembali sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin dan Merdeka Barat memang cukup kontroversial. Yang pasti, kemacetan lalu lintas di Jakatta termasuk di Jalan MH Thamrin pascalarangan sepeda motor melintas masih tetap tinggi.

Sebelumnya, Ketua DKTJ Iskandar Abubakar setuju dan mendesak agar Pemprov DKI Jakarta segera mengizinkna kembali sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin dan Merdeka Barat.

Kebijakan pelarangan sepeda motor itu, menurut mantan Dirjen Hubdat itu ternyata tidak efektif dan hanya sedikit sekali pada penekanan tingkat kemacetan di jalan protokol Kota Jakarta tersebut.

Dikatakan, lebih baik seoeda motor kembali diizinkan melintas di jalan protokol tersebut.

Sebelaiknya, Ketua YLKI Tulus Abadi justru mengkritik rencana Pempriv DKI Jakarta tersebut. “Mengizinkan kembali seeda motor melintas di Jalan MH Tahmrin adalah satu langkah mundur,” kata dia.

Mantan anggota DKTJ itu menambahkan, sebaiknya Pemrov DKI Jakarta membangun transportasi umum yang baik dan memadahi kepentingan warga DKI Jakarta. Selama angkutan umum di Jakarta masih buruk, maka akan sulit mengatur atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan atau sepeda motor.

“Jika angkutan umum di Kota Jakarta sudah baik, maka penggunaan sepeda motor akan berkurang. Kalaupun tidak, Pemerintah bisa mengatur penggunaan kendaraan roda dua itu,” tandas Tulus.(helmi)