Angkasa Pura 2

KNKT Rekomendasikan Revisi Beberapa Regulasi LLAJ

KoridorSelasa, 21 November 2017
IMG_20171121_102534

JAKARTA (beritatrans.com) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan agar beberapa regulasi yang terkait dengan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) direvisi, terutama pasal-pasal yang terkait dengan keselamatan.

Rekomendasi ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) KNKT tentang Pembahasan Temuan Investigasi Kecelakaan LLAJ yang di gelar hari ini, Selasa (21/11/2017), di Jakarta.

Ketua KNKT Dr. Soerjanto Tjahjono, beberapa regulasi yang perlu direvisi adalah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, khususnya pasal yang terkait keselamatan kerja pengemudi yang disesuaikan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kemudian revisi Kepmenhub No. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor terkait pengereman termasuk dalam hal masa pakai komponen, khususnya selang fleksibel rem serta kewajiban tersedianya sistem pengereman independen pada masing-masing sumbu roda.

“Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat dilaksanakan secara praktis dengan SDM dan peralatan uji tersedia,” kata Soerjanto.

IMG_20171121_112908

Menurut Soerjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menginginkan agar ada penyederhanaan regulasi.

“Jangan sampai item regulasinya banyak, tetapi implementasi di lapangan kurang maksimal,” katanya.

Selain revisi regulasi LLAJ, KNKT juga mengeluarkan beberapa rekomendasi lain. Diantaranya rekomendasi pengujian tipe kendaraan bermotor melalui pemodelan komputer untuk crashworthiness. Kemudian menerapkan aturan yang mewajibkan pemasangan Event Data Recorder (EDR) pada setiap kendaraan.

KNKT juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan melakukan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum tentang cara mengatasi keadaan darurat.

Selain itu, membuat aturan terkait pemasangan peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard, seperti tiang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

“Sebetulnya KNKT telah berkirim surat kepada pengelola jalan tol, termasuk Kementerian PUPR dalam membuat JPO agar tidak menggunakan tiang tengah,” kata Soerjanto.

Hadir dalam FGD tersebut diantaranya adalah Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi Cris Kuntadi, Kepala Sub Komisi Investigasi Kecelakaan Transportasi Darat Leksmono Putranto, dan Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Ahmad Yani. (aliy)