Angkasa Pura 2

Ada Ular di KRL Lintas Bogor-Angke, Kemhub Segera Lakukan Penyelidikan

EmplasemenRabu, 22 November 2017
kci-640x400

JAKARTA (beritatrans.com) – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan segera menyelidiki adanya ular di Kereta Rel Listrik (KRL) rute Bogor (Jawa Barat) – Angke (Jakarta), beberapa waktu lalu.

“Keselamatan transportasi menjadi prioritas utama Kementerian Perhubungan terhadap penyelenggaraan transportasi. Menyikapi kejadian beberapa waktu lalu, terkait lepasnya binatang melata (ular) di KRL lintas Bogor – Angke, Kementerian Perhubungan sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut,” kata Humas Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Joice mengatakan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah meminta kepada pihak terkait, PT. Kereta Api Commuter Indonesia (KCI) untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan terkait kejadian tersebut.

Menurutnya, peristiwa lepasnya ular di KRL lintas Bogor – Angke telah menimbulkan kepanikan penumpang KRL, sehingga KRL tersebut harus diberhentikan di Stasiun Manggarai untuk segera diambil tindakan mengeluarkan ular tersebut. Tindakan penghentian perjalanan KRL dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan yang dapat ditimbulkan akibat kepanikan yang melanda penumpang KRL. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan perjalanan kereta.

Kementerian Perhubungan selaku regulator telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang mengatur perjalanan kereta api demi terwujudnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi tersebut.

Pada Pasal 127 Ayat 1 huruf d berbunyi “ Setiap orang naik atau berada di dalam kereta api dilarang berperilaku yang dapat membahayakan keselamatan dan atau mengganggu penumpang lain.”

Kemudian pasal 127 ayat 1 huruf f berbunyi “Setiap orang naik atau berada di dalam kereta api dilarang membahayakan perjalanan kereta api”.

Sanksi yang diberikan akibat melanggar tindakan tersebut dapat berupa penurunan di stasiun berikutnya hingga yang terberat dapat dituntut secara hukum yang berupa pidana.

Perbuatan tindak pidana tersebut dapat dikategorikan mengganggu ketentraman seperti yang dimaksud dalam Pasal 172 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara selama – lamanya tiga minggu.(aliy)

loading...