Angkasa Pura 2

INSA Pertanyakan Revisi KM 70/1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga

Dermaga SDMRabu, 22 November 2017
IMG-20171122-WA0004

JAKARTA (Beritatrans.com) – Wakil Ketua Umum DPP INSA Witono Suprapto mengeluhkan lambannya revisi KM No.70/1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga. prosesnya sudah lama, tapi sampai sekarang belum selesai.

“Akibat lambannya dan belum selesainya revisi KP Menhub No.70/1998, kita kesuitan mendapatkan nakhoda untukkapal-kapal niaga, termasuk mereka yang akan mengoperasikan kapal tol laut,” kata Witono saat menjadi narasumber di Focus Group Discusasion (FGD) Badan Litbang Perhubungan di Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dinamika di lapangan dan tuntutan dunia usaha sudah berkembang pesat baik bisnis jasa pelayaran di dalam atau luar negeri. Apalagi, pascekeluarnya aturan baru dari IMO, yaitu STCW-2010 Amandemen Manila.

“Sesuai STCW-2010, aturan pengawakan kapal niaga jauh lebih berat syarat dan ketentuannya. Apalagi jika mereka akan berlayar di kapal-kapal niaga asing, mutlak harus comply STCW-2010 Amandemen Manila,” kata Witono.

Sementara, di Indonesia revisi KM Menhub No.70/1998 tentang Pengaakan kapal Niaga sampai sekarang belum selesai. Akibatnya, pengusaha kapal di dalam negeri anggota INSA makin sulit mencari awak kapal niaga terutama nakhoda.

“Jika mau membangun tol laut yang baik dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masalah pengawakan kapal niaga ini harus segera diselesaikan. Jangan korbankan para pelaut sementara, mereka sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program tol laut tersebut,” kilah Witono.

INSA Dukung Tol Laut

Pengsaha pelayaran nasional anggota INSA, menurut Witono, siap mendukung program tol laut Presiden Jokowi. Pengusaha INSA siap mendukung dan ambil bagian dalam realisasi prograam tol laut ini.

“Kapal-kapal nasional sudah cukup, termasuk untuk mendukung operasi tol laut. Yang perlu dilakukan ke depan, bagaimana menyinergikan kekuatan kapal tol laut Pemerintah/ BUMN dengan kapal-kapal swasta,” terang Witono.

Ke depan, terang dia, perlu sinergi dan harmonisasi taryek tol laut antara kapal-kapal BUMN dengan kapal swasta. “Melakui sinergi kapal tollaut pemerintah dan swasta jelas akan lebihkuat dan bisa menghemat biaya di APBN,” tegas Witono.(helmi)