Angkasa Pura 2

Pemerintah Akan Betindak Simpatik Saat Tegakkan Aturan di Lapangan

Aksi Polisi KoridorSabtu, 25 November 2017
Budi Setiyadi

JAKARTA (Beritatrans.com) – Menhub Budi Karya Sumadi dan Dirjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi sepakat, Pemerintah termasuk di daerah dan Polri komit menegakkan aturan sesuai PM No.108/2017 termasuk angkutan umum online.

Hukum akan ditegakkan sesuai aturan dan mekansime yang berlaku. Mereka (angkutan online) harus beroperasi secara baik dan memenuhi aspek angkutan umum yang ditentukan. Sampai akhir Januari 2018 pihaknya akan bertindak simpatik menegakkan aturan pada angkutan umum online ini.

“Mereka harus memenuhi syarat dan aturan UU yang berlaku. Jika belum lengkap, akan diberikan teguran, surat perigatan dan lainnya,” jelas Dirjen Hubdat Budi Setiyadi di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Surat teguran dan peringatan akan diberikan secara bersama-sama kepada para puhak, baik pramudi, perusahaan atau operator angkutan umum online serta penyedia jasa aplikasi angkutan online.

“Kita berharap semua pihak taat dan patuh pada aturan yang berlaku. Jika sampai 1 Februari belum memenuhi syarat, maka akan ditegakkan huum oleh aparat penegak hukum di jakan yaitu Polri,” terang Budi Setiyadi.

Dia menambahkan, jika batas waktu akhirJanuria 2018 belum memenuhi syarat, maka angkutan umum online akan ditindak atau ditilang oleh Polri. “Kita akan bersikap, tegas, adil dan tentunya humanis. Semua ada proses dan tahapnya. Jika masih bandel akan ditilang,” tandas pati Polri itu.

Dirjan Hubdat menambahkan jika ketiga komponen dalam angkutan umum onlie –pramudi, operator angkutan online serta penyedian jasa aplikasi– melaksanakan tupoksinya dengan baik, maka jasa angkutan online di Indonesia akan berjalan normal.(helmi)