Angkasa Pura 2

2018 Pulau Jawa Sudah Dihubungkan Jalan Tol

KoridorSenin, 4 Desember 2017
IMG-20171204-WA0033

SERANG (Beritatrans.com) – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membangun 1.000 kilometer jalan tol baru di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2019 mendatang, diharapkan pulau Jawa sudah mampu menghubungkan mulai Merak sampai Banyuwangi Jawa Timur melalui jalan tol.

“Tol Trans Sumatera terus dikerjakan hingga 2018, TransJawa hingga Banyuwangi akan tersambung. Dalam lima tahun (membangun) 1.000 kilometer jalan tol,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Perhubungan (Kemenhub) yang juga Komisaris PT Jasa Marga Sugihardjo saat menjadi pembicara dalam diskusi di UIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang, Banten, Senin (04/12/2017).

“Pasca zaman Presdisen SBY, Indonesia hanya 647 kilometer jalan tol. Malaysia sudah empat ribu kilometer. China udah banyak banget,” jelas, Jojo, sapaan akrab Sugorhardjo itu.

Kementrian Perhubungan (Kemenhub), aku Jojo, mengaku sangat bangga atas capaian tersebut. “Pemerintah melalui BUMN PT Jasa Marga akan terus mengefektifkan pembangunan jalan tol di Indonesia,” tukas hadapan ribuan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanudin itu.

Pemerintah melalui Jasa Marga, menurut Jojo, juga akan membanbun tol dari Tangerang ke Rangkas Bitung. Tol tersebut duharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah banten selatan. Sekaligus menggarahkan industri parwisata setempat.

“Banten selatan mempunyai objek iwsata menarik, yaitu pantaui Tanjung Lesung, dan Taman Nasional Ujung Kulong. Jika ditunjang dengan akses tarnsportasi khususnya jalan tol ke daerah Banten selatan diyakini akan mampu mendorong pengembangan kedua objek wisata tersebut,” aku Jojo optmistis.

APBN Hanya Mampu 30%

Masyarakat dan Pemerintah Indonesia, terang Jojo, telah mengalami perubahan pola pikir pembangunan yang tak lagi hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sugihardjo mengumpamakan jika keuangan negara hanya mampu mendanai pembangunan infrastruktur sebesar 30 persen. Sedangkan 70 persennya berasal dari investor swasta. Namun, aset tersebut tetap dimiliki oleh negara.

“Jadi investasi dibuka seluas-luasnya bai swasta dan BUMN untuk pembangunan infrastruktur negara. Jadi kita harus cari pembiayaan kreatif, tapi kendali (pembangunan) ada di kita. Sesuai Nawacita, membangun Indonesia dari pinggiran,” tegas Jojo.(helmi)