Angkasa Pura 2

RPP Sea and Coast Guard Dikembalikan ke Khittah UU Pelayaran

DermagaRabu, 6 Desember 2017
IMG-20171206-WA0049

BANDUNG (Beritatrans.com) – Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Sea and Coast Guard atau KPLP merupakan amanat UU No.17/2008 tentang Pelayaran akan segera direvisi dan diterbitkan. RPP ini harus terbit  dahulu sebelum RPP lain guna menghilangkan tumpang tindih kebijakan antarinstansi di lapangan.

Demikian disampaikan Soedarjoko Kabag Peraturan Transportasi Laut Biro Hukum Kementerian Perhuhungan (Kemhub) dalam Rakernis KPLP di Bandung, Rabu (6/12/2017).

Hasil rapat koordinasi di  Sekretaris Negara (Setneg), Selasa (4/12/2017) kemarin,  RPP Sea and Coast Guard  atau KPLP harus dikembalikan pada khittah-nya sesuai amanat UU Pelayaran.

Dalam Rakor dengan Setneg mereka sudah sepakat, termasuk Bakamla, Kementerian Hukum dan Ham dan lainnya sudah sepakat. RPP Sea and Coast Guard harus segera menjadi PP.

RPP Sea  and Coast Guard sudah lama mengendap dan tidak terbit. Padahal, sesuai amanat UU No.17/2017 tentang Pelayaran mengamanatkan paling lama tiga tahun setelah UU diterbitkan harus ada PP-nya.

Jadi, istilah-istilah, isi dan semangat RPP Sea and Coast Guard dikembalikan dan disesuaikan dengan UU Pelayaran. “Setneg meminta RPP Sea and Coast Guard harus secepatnya ada dan diundangkan,” jelas Soedarjoko.

Materi dan semangat RPP Sea and Coast Guard harus dilembalikan khittahnya sesuai UU Pelayaran.  “RPP bahkan KPLP harus dibentuk sebagai amanat UU Pelayaran. Ini menjadi tugas dan kewenangan  Kemhub,” kata Soedardjoko.

Sesuai amanat Pak Lambok (Setneg), jelas Soedarjoko,  tugas KPLP di lapangam akan berbeda dengan Bakamla.  “KPLP akan berada di bawah Presiden dan dibawah koordinasi Kementerian Perhubungan,” jelas pejabat Kemhub itu.

Bakamla Lebih Ke Patroli

Masih menurut Lambok,  papar Soedarjoko,  tugas Bakamla itu hanya terkait patroli di laut. Sedang tupoksi coast guard tetap ditangan KPLP sesuai amant UU Pelayaran.

Selanjutnya, tambah Lambok, terkait fungsi patroli di laut bisa berkoordinasi dengan aparat terkait di lapangan termasuk aparat TNl/ Polri.

“Prinisipnya, masing-masing instansi mempunyai tupoksi yang berbeda. Jadi jangan sampai membenturkan antara KPLP dengan Bakamla,” kilah Lambok seperti ditirukan Soedarjoko.

Sesuai hukum dan aturan internasional, menurut Soedarjoko,  fungsi sea and coast guard itu KPLP. Ini rezim UU Pelayaran. “Jadi takada alasan aparat lain  termasuk Polri masuk dab periksa kapal-kapal niaga,” tukas dia.

Kalau memang ada indikasi tindak pidana, tambah  Soedarjoko, baru diserahkan ke aparat penegak hukum yaitu Polri.  Selanjutnya bisa diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku.

“Setiap instansi harus berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Jangan sampai bersinggungan karena tujuannya untuk menjlingkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran,” tandas Soedarjoko.(helmi)