Angkasa Pura 2

Tugas KPLP Makin Kompleks, Marwansyah: Lakukan Koordinasi dan Sinergi Dengan Pemangku Kepentingan Secara Baik

Aksi Polisi Dermaga Hankam SDMRabu, 6 Desember 2017
IMG-20171206-WA0030

IMG-20171206-WA0042

BANDUNG (Beritatrans.com) – Direktur KPLP  Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemhub) menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan penjagaan laut dan pantai nasional makin banyak dab komplek. Perlu koordinasi dan sinergi dengan  seluruh pemangku kepentingan lain terutama di pelabuhan dengan baik.

“Saat ini dilakukan oleh beberapa instansi antara lain Ditjen Perhubungan Laut dalam hal ini KPLP, Polair, TNI AL, Bea Cukai, Ditjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM,” kata Marwansyah di depan peserta Rakernis KPLP di Bandung, Rabu (6/12/2017).

Menurutnya, KPLP menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaan penegakkan hukum di laut, untuk itu saya berharap ke depan Direktorat KPLP dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, bermoral, bertanggung jawab, transparan dan mampu mencapai integritas pelayanan keselamatan dan keamanan pelayaran yang prima.

Seluruh personel KPLP di lapangan, Marwansyah mebgingatkan,  terutama pada pimpinan bahkan kepala kantor dan Kepala Pelabuhan  harus tahu tugas pokok dan fungsi (tupoksinya).

“Mereka harus bekerja sesuai tupoksi dan bertindak cepat terutama  saat menangangi atau menolong penyelesaian jika kasus di lapangan,” pinta Marwansyah.

Jika ada kasus tertentu di lapangan,  papar Marwansyah, cepat bertindak dan segera laporkan secara berjenjang. Dengan begitu proses penanganan masalah lebih cepat dan bila perlu dikpordinasikan dengan istansi lain ,”  terang Marwansyah.

Masih Ada Hambatan

Namun dalam pelaksanaanya, Marwansyah menambahkan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan,  terutama terkait tupoksi Direktorat KPLP di lapangan.

Kendala dan hambatan itu antara lain koordinasi yang saling tumpang tindih antara beberapa lembaga, kurangnya sarana dan prasarana penegakkan hukum dan pengamanan laut, serta kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang kelautan maupun bidang hukum laut dan maritim.(helmi)