Angkasa Pura 2

Dirjen Hubla: Semua Instansi Pelabuhan Harus Kompak dan Solid

DermagaKamis, 7 Desember 2017
IMG-20171207-WA0009

MAKASSAR (beritatrans.com) -Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus H. Purnomo menekankan bahwa semua instansi di pelabuhan harus kompak dan solid.

Hal itu diungkapkan Dirjen Hubla dalam arahannya saat menjadi narasumber sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi Pengelolaan di Kawasan Timur Indonesia dan Program Tol Laut Pemerintah yang digelar PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/12/2017).

“Kita semua harus kompak, harus solid. Ayo kita kompak berbuat untuk negeri ini,” tegas Agus.

Selain kompak dan solid, Agus juga meminta agar seluruh instansi di pelabuhan untuk selalu bersinergi dengan pihak lain. Serta selalu positif thinking dan tidak saling menyalahkan.

“Tak lupa, sesuai instruksi Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, kita juga harus memaksimalkan online dan digital mengingat saat ini sudah era digital,” katanya.

Agus juga menuturkan, ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) harus bertumbuh. “Kita punya pekerjaan rumah (PR), bagaimana agar semua pelabuhan yang disinggahi kapal harus bertumbuh ekonominya, terutama pelabuhan-pelabuhan di KTI.”

Jika ekonomi wilayah tumbuh lanjut dia, otomatis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertumbuh. Namun menurutnya, APBN harus tumbuh tetapi yang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Semua pelabuhan harus bisa mengeluarkan biaya yang kompetitif.

“Karena tujuan Tol Laut, supaya semua barang kebutuhan masyarakat bisa tersebar di seluruh Indonesia dengan harga yang masih pantas. Tentunya, kita semua berharap agar negeri ini bisa bersaing dengan negeri yang lain,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung juga melakukan expose tentang “Quick WinTransformasi Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia Timur.”

Menurut Doso, selama ini pihaknya sudah melakukan 8 hal untuk quick win penurunan cost logistik dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu konektivitas pelabuhan pemerintah dan pelabuhan komersial.

“Selain itu, kami juga melakukan pelaksanaan pengerukan, pelimpahan pemanduan, simplifikasi tarif yang direvitalisasi dalam bentuk tarif paket, perubahan proses penetapan tarif, kegiatan bongkar muat barang umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan pengoperasian fasilitas APBN di pelabuhan umum komersial, serta pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan,” jelas Doso.

Dia memaparkan, khusus penataan pengelolaan TKBM, biaya TKBM di Indonesia Timur tanpa alat bongkar muat mencapai 70% sampai 80%. Apabila menggunakan alat bongkar muat mencapai 50% dari biaya bongkar muat atau stevedoring.

Adapun, penataan pengelolaan TKBM dengan aturan baru yaitu pertama, terdapat alternatif penyedia layanan TKBM (tidak monopoli), di mana TKBM akan memiliki sertifikasi dan terlatih, jaminan produktivitas dan kecepatan kerja selama 24 jam, kesejahteraan lebih terjamin dalam arti, gaji bulanan, insentive atau lembur, tunjangan dan bonus produktivitas. Serta dapat dilakukan Service Level Agreement (SLA) atau Service Level Guarantee (SLG) (responsibility).

“Kedua, penggunaan alat modern harus dapat menurunkan cost logistic, sehingga pekerjaan TKBM menjadi lebih ringan. Yaitu dengan melakukan konversi cargo dari non kontainer ke kontainer, installment alat bongkar muat yang berdampak pada lower cost dan single cost yaitu tarif paket, sehingga memudahkan perhitungan atau simplifikasi,” kata Doso. (aliy)