Angkasa Pura 2

Genjot PNBP, Menhub: Ini Bandara dan Pelabuhan yang Akan Dikerjasamakan

Bandara Dermaga KoridorKamis, 7 Desember 2017
bandara-komodo-labuan-bajo

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan lebih mengoptimalkan daya guna barang milik negara, efisiensi APBN. Selanjutnya meningkatkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang didapat dari hasil kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara Kemenhub dan mitra.

Demikian disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, kemarin.

Menhub Budi Karya melanjutkan, adapun bandar udara, pelabuhan dan terminal yang siap dikerjasamakan diantaranya sektor perhubungan darat yaitu Terminal Tirtonadi Solo. Kemudian 10 bandar udara diantaranya di Tapanuli Tengah, Labuan Bajo, Tanjung Pandan, Lampung, Tarakan, Jayapura, Fatmawati, Palu, Luwuk dan Sabang.

Sedangkan 20 pelabuhan laut yakni di Probolinggo, Sintete, Bitung, Bima, Waingapu, Manokwari, Ternate, Kalabahi, Lembar, Kupang, Badas, Tanjung Wangi, Ende, Biak, Fak Fak, Kendari, Merauke, Sorong dan Arar, Pare Pare serta Pantoloan.

Melalui kerjasama ini, Menhub mengatakan dapat menghemat APBN sebesar Rp8,007 triliun yang terdiri dari efisiensi belanja operasional sebesar Rp4,695 triliun dan investasi sebesar Rp3.313 triliun.

“Kami laporkan bahwa total efisiensi kerjasama bandar udara sebesar Rp6,852 triliun dengan efisien per tahun Rp412,69 miliar, efisiensi kerjasama terminal sebesar Rp167,48 miliar dengan efisiensi pertahun Rp5,58 miliar, dan kerjasama pelabuhan sebesar Rp986,67 miliar dengan efisiensi pertahun Rp33,18 miliar.

Tirtonadi1

Perlu Raker Gabungan

Dalam siaran pers dari BKIP Kemhub disebutkan, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan rapat kerja ini untuk mendapatkan klarifikasi terkait pengelolaan aset khususnya infrastruktur, jalan, bandara dan terminal.

“Tadi kita sudah mendapat masukan dan penjelasan dari Kemenhub. Untuk itu kita perlu mengadakan rapat kerja gabungan dengan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan agar dapat mendetailkan bgmn program kerjasama dan pemanfaatan aset dengan BUMN, BUMD dan swasta,” ujar Djemy

Secara tegas, Menhub mengatakan kerjasama pengelolaan tersebut menggunakan skema pemanfaatan barang milik negara dan kerjasama operasional dalam jangka waktu tertentu.

“Sehingga tidak ada penjualan aset atau pengalihan aset negara dalam kerjasama tersebut. Semua aset tetap dikuasai negara,” tegas Budi Karya.(helmi)