Angkasa Pura 2

Kritik GINSI DKI: Pemerintah Lemah Dalam Pengawasan

DermagaKamis, 7 Desember 2017
photo 2-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)
- Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI mengkritik sikap pemerintah yang masih lemah dalam melakukan pengawasan terhadap tegaknya peraturan terkait dengan upaya kelancaran arus barang mau pun upaya menurunkan biaya logistik.

Hal itu diungkapkan Ketum BPD GINSI DKI Capt Subandi dalam temu pers sesaat menjelang
pengukuhan pengurus BPD GINSI DKI periode 2017/2022 , di Jakarta, Rabu (6/12/2017) malam.

Sebagai contoh, Subandi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penghapusan uang jaminan kontainer impor ketentuan itu dimuat dalam paket kebijakan ekonomi XV.

Tapi sampai sekarang sebagian besar perusahaan pelayaran asing/ agen tetap memungut uang jaminan kontainer yang sangat merugikan pemilik barang / kuasanya sekaligus memicu logistik biaya tinggi. Tidak lucunya lagi ada yang mengatakan itu uang deposito bukan jaminan kontainer, ujar Subandi.

Kebijakan pemindahan barang long stay dari lini 1 setelah 3 hari dapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang diatur dalam PM 25/2017 juga tidak jalan.

Ketum BPD GINSI DKI itu minta kepada regulator setiap membuat kebijakan disertai cara cara pengawasan di lapangan agar aturan tersebut tidak hanya menjadi “macan ompong’.

Bicara kiprah GINSI DKI, Capt Subandi mengatakan dia bersama jajaran pengurus BPD akan bekerja keras untuk mewujudkan GINSI DKI menjadi organisasi solid dalam ikut membangun perekonomian bangsa.

BPD GINSI DKI Jakarta diharapkan menjadi sebuah organisasi wadah bersatunya para importir nasional yang berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Keberadaan GINSI DKI , kata Subandi, sangat penting mengingat semua produk dari luar negeri diimpor secara resmi oleh pengusaha-pengusaha yang bergabung menjadi anggota GINSI.

“BPD GINSI DKI Jakarta akan lebih aktif menyelesaikan kendala yang dihadapi para importir yang berkaitan dengan ketidaktahuan importir terhadap regulasi yang ada. Hal ini untuk mendukung kelancaran arus barang di Tanjung Priok sebagaimana yang diharapkan pemerintah termasuk Presiden Jokowi,” jelas Capt. H Subandi.

BPD GINSI DKi periode 2017/2022 yaitu: Ketum Capt H Subandi, Sekretaris Zul Fahmi,
Bendahara Tadjudin Ius didampingi beberapa wakil ketua. Hadir dalam acara itu Sekjen DPP GINSI Erwin Taufan.
(wilam)