Angkasa Pura 2

Mencari Model Penguatan Mahkamah Pelayaran untuk Mendukung Program Poros Maritim Dunia

DermagaKamis, 7 Desember 2017
IMG_20171207_124345

JAKARTA (beritatrans.com) – Republik Indonesia baru saja terpilih kembali menjadi anggota dewan International Maritim Organization (IMO) untuk periode 2018-2019 pada sidang assembly ke-30 yang berlangsung di markas IMO, London, Inggris, 1 Desember 2017 lalu.

Keberhasilan tersebut dinilai tepat dijadikan momentum untuk ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang memengaruhi kebijakan maritim nasional, termasuk program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam rangka mendukung semua itu dirasa penting adanya penguatan eksistensi Mahkamah Pelayaran, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM) maupun tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan di bidang maritim.

Hal itu mengemuka dalam Focuss Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Mahkamah Pelayaran di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

FGD yang mengambil tema “Penguatan SDM, Tugas dan Fungsi Serta Revitalisasi Mahkamah Pelayaran dalam Rangka Mendukung Terlaksananya Program Poros Maritim” ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Umar Aris.

Sedangkan nara sumber FGD adalah Dekan Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Surabaya Prof. Daniel M. Rosyid, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman, dan Direktur Centre of Maritime and Ocean Law Studies Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Nilam Andalia Kurniasari, SH.

“FGD ini untuk menyamakan persepsi dan tindak lanjut atas informasi, kebijakan, dan tantangan terbaru di bidang penanganan kecelakaan kapal. Juga mencari model penguatan Mahkamah Pelayaran untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Ketua Mahkamah Pelayaran Sugeng Wibowo.

Sugeng Wibowo mengatakan, untuk dapat mendukung program besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menggulirkan komitmen bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia, maka Mahkamah Pelayar sebagai salah satu organ dalam Kementerian Perhubungan harus siap mengawal bagi suksesnya program tersebut. Terutama dalam hal keselamatan pelayaran yang salah satunya adalah penanganan kecelakaan kapal.

“Masalah penanganan kecelakaan kapal harus menjadi isu sentral dan harus mendapatkan perhatian dan mencari solusi terbaik menjadi pioneer agen perubahan kebijakan maritim di lingkungan Kementerian Perhubungan,” katanya.

Nilam Andalia Kurniasari mengatakan, negara-negara di dunia, termasuk Singapura, peradilan pelayaran memiliki posisi yang sangat strategis dan kuat. Semua masalah yang terkait dengan maritim ditangani oleh admiralty court, sebuah lembaga peradilan semacam Mahkamah Pelayaran di Indonesia.

“Di Indonesia juga semestinya bisa seperti itu. Apalagi Mahkamah Pelayaran telah memiliki sejarah yang panjang dalam penegakan hukum pelayaran yaitu sejak tahun 1934. Jadi sejak Indonesia belum merdeka,” kata Nilam.

Menurutnya ada beberapa model perubahan yang dapat diterapkan untuk memperkuat atau merevitalisasi Mahkamah Pelayaran, baik perubahan yang bersifat minor, perubahan sedang, maupun perubahan radikal.

“Kalau tidak memungkinkan melakukan perubahan radikal, perubahan secara minor pun untuk saat ini sudah cukup dapat memperkuat eksistensi Mahkamah Pelayaran,” tuturnya.

Menurutnya, bila yang dipilih adalah perubahan minor, nomenkaltur dan kedudukan Mahkamah Pelayaran tetap seperti sekarang, yakni berada di bawah Kementerian Perhubungan.

“Kewenangannya pun tidk berubah. Hanya saja harus ada penambahan persyaratan hakim Mahkamah harus sarjana hukum atau mereka yang memiliki kemampuan di bidang hukum maritime,” kata Nilam.

“Kemudian perlu dilakukan penambahan jumlah Mahkamah Pelayaran dengan mendirikan Mahkamah Pelayaran di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di kota-kota yang memiliki pelabuhan internasional,” lanjutnya. (aliy)