Angkasa Pura 2

Sampai 2018, Indonesia Butuh Rp1.283 Triliun Untuk Bangun Infrastruktur Transportasi

Bandara Dermaga Emplasemen KoridorJumat, 8 Desember 2017
Menhub Kuala Tanjung

JAKARTA (Beritatrans.com) – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018, perkiraan kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi adalah Rp1.283 triliun. Sementara itu kememapuan pembiayaan pemerintah sebesar Rp360,16 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp922,84 triliun atau 28% dari total kebutuhan.

“Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi diperlukan sumber pendanaan non APBN. Bagi proyek yang layak secara finansial dan ekonomi maka skema pembiayaan dapat menggunakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU),” papar Menhub Bud karya Sumadi dalam Raker dengan Komisi VI DPR di Jakjarta, kemarin.

Melalui kerjasama ini, Menhub mengatakan dapat menghemat APBN sebesar Rp8,007 triliun yang terdiri dari efisiensi belanja operasional sebesar Rp4,695 triliun dan investasi sebesar Rp3.313 triliun.

“Kami laporkan bahwa total efisiensi kerjasama bandar udara sebesar Rp6,852 triliun dengan efisien pertahun Rp412,69 miliar, efisiensi kerjasama terminal sebesar Rp167,48 miliar dengan efisiensi pertahun Rp5,58 miliar, dan kerjasama pelabuhan sebesar Rp986,67 miliar dengan efisiensi pertahun Rp33,18 miliar.

Selain efisiensi terhadap anggaran, dengan kerjasama ini Kemenhub juga dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas sebagai regulator dan agen pembangunan karena peran sebagai operator secara bertahap dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut Menhub menyebutkan beberapa keuntungan melalui kerjasama pemanfaatan ataupun kerjasama operasional aset negara di BUMN, baik terminal, bandara atau pelabuhan di berbagai daerah di Tanah Air.

oleh karena itu, Menhub menambahkan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan daya guna barang milik negara, efisiensi APBN. Selanjutnya meningkatkan PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang didapat dari hasil kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara Kemenhub dan mitra.(helmi)