Angkasa Pura 2

Tata Terminal dan Jembatan Timbang, Hubdat Akan Kumpulkan Semua Pemangku Kepentingan

KoridorJumat, 15 Desember 2017
Budi Setiyadi

JAKARTA (Beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) akan melakukan penataan terminal bus AKAP dan truk barang, jembatan timbang serta lembaga pengujian berkala (Uji KIR) di berbagai darah di Indonesia.

“Mereka itu menjadi kewenangan Pemda, baik Pemkab/ Pemkot dan hanya sebagian ditangan Ditjen Hubdat,” kata Dirjen Hubdat Kemhub Irjen Pol. Budi Setiyadi menjawab pers di Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurutnya Senin pekan depan, saya akan kumpulkan semua pemangku kepentingan termasuk operator terminal, jembatan timbang, pengujian berkala, bahkan YLKI dan akademisi. Mereka harus didengar aspirasinya untuk kebaikan dan penyempurnaan pengelolaan jembatan timbang dan pengujian berkala ke depan.

“Kita akan mencari format terbaik bagaimana pengelolaan terminal, jembatan timbang, pengujian berkala dan fasilitas lain terkait keselamatan transortasi. Termasuk penyediaan rest area menjelang arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2018 ini,” jelas Budi Setiyadi.

Oleh karena itu, sarana, masukan termasuk kritik dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan. “Sesuai aturan UU, kewenangan mengenai terminal, jembatan timbang, pengujian berkala ada dibeberapa instansi baik pusat atau daerah. Jadi perlu menyamakan persepsi lebih dahulu,” papar Budi Setiyadi.

SDM dan Alat Penuhi Standar

Ditambahkan Dirjen Hubdat, Pemerintah melalui Kemhub harus memastikan semua fasilitas dan SDM yang mengoperasikan baik terminal, jembatan timbang dan pemgujian kendaraan bermotor harus sesuai UU.

“Alat-alatnya akan dilakukan kalibrasi. Kemudian orang-orang yang mengoperasikan harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas yang diembannya,” terang Budi Setiyadi.

Jika belum lolos kalibrasi dan SDM-nya belum memiliki sertifikat kompetensi dari pihak berwenang, maka mereka akan diminta menghentikan operasinya. “Setelah semua beres dan dipastikan memenuhi kualifikasi yang ditentukan baru beroperasi kembali,” tegas Dirjen Hubdat itu.(helmi)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari