Angkasa Pura 2

Soal Pemecatan 400 Pekerja, SPPI II Kecam Keras Manajemen JICT & IPC

DermagaFriday, 22 December 2017

JAKARTA (BeritaTrans.com)
– Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI II) mengecam keras sikap manajeman JICT yang terkesan tidak manusiawi dengan tidak memperpanjang kontrak kerja 400 Tenaga Kerja Non Organik (TNO ) operator alat bongkar muat dari Vendor lama.

“Sikap arogan seperti ini dapat memperkeruh suasana kerja bahkan memicu kegaduhan di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok. Karena terkesan mengadu domba sesama pekerja, ” kata Ketum DPP SPPI II ,” Nofal Hayin.

Ditemui disela sela rapat koordinasi SPPI II, Jumat (22/12/2017) Ketum didampingi Sekjen Dodi Nurdiana, Bendahara Umum P Marpaung dan Wakil Ketua DPC PTP Anang S mengatakan SPPI II mencermati kondisi saat ini terkesan ada upaya terselubung dari manajemen JICT dengan tujuan tertentu yang merugikan pekerja dan keluarganya.

Hal itu terlihat jelas dengan memberhentikan /tidak memperpanjang kontrak sekitar 400 TNO operator berbagai alat B/M di JICT dengan dalih mengganti vendor penyedia tenaga kerja tsb.

Selain tidak manusiawi kebijakan tersebut bertentangan dengan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012.

Dalam Permenaker Trans No 19/2012 pasal 32 (2) disebutkan dalam hal terjadi pengalihan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, masa kerja yang telah dilalui para pekerja/buruh pada perusahaan penyedia jasa yang lama harus tetap dianggap ada dan diperhitungkan oleh perusahaan penyedia jasa yang baru.

“Intinya ,” kata Nofal, saat terjadi pergantian vendor, pekerja eksisting diprioritaskan untuk dipekerjakan”.

Selain itu dia mempertanyakan pemecatan seorang karyawan organik JICT status mantan senior manajer. Karena sampai sekarang kesalahannya tidak jelas dan terkesan dibuat buat.

Nofal mempertanyakan kebijakan manajemen JICT tersebut. ” Apakah hal itu dilakukan manajeman JICT untuk membungkam gerakan Serikat Pekerja TNO ???”

Pertanyaan berikutnya: “Apakah kebijakan tersebut merupakan skenario yang sengaja dimainkan untuk memperlemah gerakan SP di Wilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Priok ???”

Dia mengatakan sangat nyata ada skenario dzalim yg dimainkan oleh manajeman IPC dan JICT. Misalnya hari ini, (Jumat) IPC telah menererbitkan Surat Perintah (SP).kepada sekitar 34 pekerja Cabang Pelabuhan Tanjung Priok untuk diperbantukan di JICT mulai tanggal 22 Desember 2017.

“Surat Perintah tsb dikeluarkan untuk membackup TNO yang akan di PHK. Ini menunjukkan bahwa manajemen IPC ikut merestui kebijakan JICT yang tidak manusiawi tersebut,” tuturnya.

“Kebijakan ini sangat jelas bentuk kesewenang-wenangan yang dzalim dan sengaja dipertontonkan oleh manajemen IPC dan manajemen JICT kepada kita semua !!!” ujarnya.

“Kami anggap mereka (manajemen) sudah mengangkat Bendera Perang secara terbuka dengan pekerja.”

Nofal menegaskan SPPI II menentang kebijakan manajemen JICT dan IPC tersebut demi membela nasib pekerja yang menjadi korban kebijakan arogan.

“Untuk keselamatan kerja dan menghindari bentrok fisik, kami perintahkan kepada anggota/ pekerja yang mendapatkan SP tadi untuk tidak menjalankan perintah manajemen yang arogansi tersebut.

“Kami SPPI II akan berada di garis terdepan untuk mengawal dan melindungi para pekerja yang tidak menjalankan SP tersebut, tegas Nofal.”

SPPI II juga menyesalkan manajemen IPC selama ini terkesan membiarkan kekisruhan yang terjadi di JICT, tambah Nofal.
(wilam)