Angkasa Pura 2

Semua SP Di Pelabuhan Priok Kecam & Tolak PHK Massal TNO JICT

DermagaSelasa, 26 Desember 2017
20171226_142238-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)
-Semua Serikat Pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) mengecam keras dan menolak sikap arogansi Direksi JICT akan mem PHK 400 lebih karyawan outsurcing atau Tenaga Non Organik (TNO) awal tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Ketua Serikat Pekerja Container (SPC) Sabar Royani, Ketua SP JICT Hazris Malsyah, Ketua SP Pelindo II (SPPI II) Nofal Hayin , Plt Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim, Ketua SP Koja Bersatu, SP MTI, SP JAI, dan SP lainnya kepada pers Selasa (26/12/2017) di Jakarta.

Serikat Pekerja menentang PHK massal ini karena selain tidak manusiawi dengan menutup upaya karyawan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, juga bertentangan dengan Permenakertrans No 19 Tahun 2012 .

Ketua SPC Sabar Royani mengatakan keresahan 400 karyawan outsurcing dimulai bulan Desember 2017 saat Direksi JICT melakukan tender pemborongan pekerjaan outsourcing antara lain untuk operator derek lapangan (RTGC).

Tender ini dipertanyakan karena ada permintaan manajemen JICT kepada vendor baru untuk tidak mempekerjakan ratusan operator eksisting yang telah bekerja di JICT bertahun-tahun.

Serikat Pekerja Container (SPC) yang beranggotakan 480 karyawan outsourcing JICT di bawah bendera PT EMPCO telah mengabdi bertahun tahun dan memberikan produktivitas terbaik bagi pelabuhan petikemas JICT.

“Sumbangsih pekerja outsourcing JICT mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Tapi malah diganjar hadiah PHK massal. Dimana rasa kemanusiaan Direksi?” ungkap Ketua SPC Sabar Royani.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja JICT (SP JICT) Hazris Malsyah melihat banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan SPC dalam kebijakan Direksi JICT tersebut.

Hazris mengatakan berdasarkan Permenakertrans 19/2012 pasal 19 ayat (2) dinyatakan, “ditegaskan vendor baru bersedia menerima pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya dalam hal terjadi penggantian vendor”.

“Seharusnya manajemen JICT dapat menjalankan kebijakan sesuai koridor undang-undang,” kata Hazris.

Ketua Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) II Nofal Hayin melihat kebijakan Direksi JICT diduga sebagai upaya pemberangusan terhadap Serikat Pekerja di Pelabuhan.

“Saya khwatir mereka di-PHK secara massal karena berserikat. Bukan tidak mungkin kasus-kasus pemberangusan (union busting) serupa akan terulang di pelabuhan Priok,” tegas Nofal.

Nofal mengatakan SPPI II akan menyurati Direksi Pelindo II agar mengganti Direksi JICT yang membuat suasana kerja tidak nyaman di pelabuhan.

Senada dengan SPPI, Pelaksana Tugas Ketua Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim mendukung penuh agar ratusan pekerja outsourcing JICT tetap terus bekerja.

“Kami menyatakan dukungan dan solidaritas terhadap kawan-kawan outsorcing di pelabuhan Indonesia. Ke depan outsourcing di pelabuhan harus dihapuskan,” tegas Nova.

Sabar Royani megatakan keresahan 400 pekerja outsurcing juga akan diungkapkan dalam aksi damai mulai 28 Desember dengan menggelar doa bersama supaya pekerja dijauhkan dari kebijakan dzolim. (wilam)