Angkasa Pura 2

YLKI: 2017 Menerima 22.655 Pengaduan Jemaah Umrah Yang Tak Diberangkatkan

Another News DestinasiKamis, 28 Desember 2017
IMG-20171228-WA0047

JAKARTA (Beritatrans.com) – Telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah, dari berbagai biro perjalanan umrah, khususnya First Travel menjadi perhatian serta bagian catatan akhir tahun 2017 oleh YLKI.

“Kasus tersebut merupakan indikator buruk serta salah satu bukti ketidakhadiran  negara selama tahun 2017,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi dalam Catatan Akhir Tahun 2017 yang diterima  Beritatrans.com di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Dikatakan,  hal itu menjadi indikator negara tidak hadir dalam melindungi konsumen dan atau kepentingan publik, terpotret dalam beberapa kasus aktual selama tahun 2017.

Dalam catatan YLKI, pada tahun 2017 YLKI menerima 22.655 pengaduan jemaah umrah yang tidak diberangkatkan oleh biro umrah. “Telantarnya puluhan ribu calon jemaah umrah bukti kuat negara tidak hadir untuk melindungi kepentingan konsumen secara sesungguhnya,” kritik YLKI.

Menurut  Tulus, Pemerintah hanya piawai memberikan perizinan biro umrah (pre market control). “Tetapi gagal total dalam pengawasan dan penegakan hukumnya untuk melindungi calon jemaah umrah (post market control),” jelas dia.

images

Menurut Tulus, posisi konsumen secara dominan justru menjadi sub ordinat dalam sistem transaksi dan bahkan roda perekonomian secara keseluruhan.

Lebih tragisnya lagi,  papar Tulus, negara sebagai regulator, yang seharusnya menjadi penyeimbang antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha, justru lebih banyak menjadi instrumen untuk melegitimasi posisi sub ordinat tersebut.

Dan ending-nya, tambah Ketua YLKI  itu,  hak-hak konsumen termarginalisasikan secara signifikan.  “Itulah potret yang paling kentara untuk merefleksikan situasi dan kondisi perlindungan konsumen pada 2017,”  tegas Tulus.(helmi)

loading...