Angkasa Pura 2

PM 108 Tahun 2017 Segera Berlaku, Kemhub Dorong Pemda Selesaikan Penghitungan Kuota Angkutan Online

Koridor OtomotifSenin, 8 Januari 2018
Budi Setiyadi

JAKARTA (Beritatrans.com) – Menjelang penerapan penuh PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus, Februari 2018 Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat), Kementerian Perhubungan (Kemhub) mendorong agar Pemerintah Daerah segera merampungkan penghitungkan kuota kendaraan.

“Masalah kendaraan online sudah cukup lama disosialisasikan, mulai dari KIR, SIM, KP (kartu pengawasan), stiker, dan kuota,” jelas Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Budi Setiyadi di Jakarta, Senin (8/1/2018).

Saat ini, lanjut dia, sudah ada delapan provinsi yang sudah melakukan penghitungan kuota. Pihaknya juga mendorong agar regulasinya segera ditetapkan untuk masing-masing provinsi.

Ditargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh provinsi telah menyelesaikannya dan segera dikeluarkan regulasinya. “Setelah ada penghitungannya, pada Februari 2018 penegakan hukumnya akan dimulai melalui Kepolisian,” ujar Dirjen Budi.

Penegakan Hukum

Pada pekan pertama dan kedua Februari, papar Dirjen Budi, akan dilakukan teguran simpatik kepada kendaraan angkutan sewa khusus yang belum sesuai terhadap peraturan.
“Setelah dua pekan maka penegakan hukumnya akan diserahkan kepada yang berwajib,” terang Dirjen Budi.

Terkait pembatasan atau kuota kendaraan, dijelaskan Dirjen Budi, para pengemudi harus mengikuti peraturan dengan baik.

“Misalnya di Semarang memutuskan 100 kendaraan, sehingga sisanya menjadi ilegal bila tetap pengoperasikannya,” tegas Dirjen Budi.

Lebih lanjut Dirjen Budi menyatakan bahwa pemerintah mengakomodir dua angkutan yakni taksi yang sudah ada sejak lama dan taksi kekinian.

“Pembangunan aplikasi adalah keniscayaan. Saya juga apresiasi kepada Jawa Timur yang telah melaunching stiker pada angkutan sewa khususnya,” tadas Dirjen Hubdat itu lagi.(helmi)