Angkasa Pura 2

BBM Beroktan Tinggi, Puskepi: Lebih Baik, Hemat dan Ramah Lingkungan

Energi OtomotifRabu, 10 Januari 2018
Mobil Emisi Gas Buang Buruk

JAKARTA (Beritatrans.com) – Pelarangan bahan bakar minyak (BBM) beroktan rendah dan berkualitas buruk memang harus perlu segera diambil Pemerintah Indonesia. Apapun resiko yang akan terjadi dengan menjalankan ketentuan undang-undang harus dihadapi pemerintah.

“Apalagi, bisa dibuktikan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran menggunakan BBM beroktan tinggi. Jadi pemerintah dan DPR harusnya memahami ini. Masyarakat sadar, BBM yang beroktan tinggi lebih baik, hemat dan ramah lingkungan,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menjawab Beritatrans.com di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Dia menyarankan, Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa membuat Kepmen Bersama yang melarang diedarkannya BBM oktan rendah pada kota-kota besar tertentu misalnya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Medan, Makasar dan lain-lain.

“Pemerintah bisa membuat kebijakan bahwa BBM ron rendah hanya boleh diedarkan pada kabupaten-kabupaten saja,” jelas Sofyano lagi.

Hasilkan Emisi Rendah

Sebelumnya, sejumlah aktivis lingkungan hidup mendesak agar BBM dengan angka oktan 90 bisa menggantikan keberadaan jenis BBM beroktan rendah alias BBM bersubsidi.

“Seluruh yang beroktan rendah harus dihapuskan. Gantikan saja dengan BBM beroktan minimal 90, yang memang lebih ramah lingkungan,” kata aktivis lingkungan hidup, Berry Nahdian Furqon dalam keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, kemarin.

Berry berdalih BBM dengan nilai oktan 90 akan menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan BBM beroktan di bawahnya.

Berry menambahkan penggunaan BBM RON 90 dapat menekan risiko efek rumah kaca yang selama ini menjadi momok bagi penduduk bumi.

Oleh karena itu, menurut Berry, penghapusan BBM RON rendah adalah suatu keharusan. Tuntutan tersebut sudah sangat mendesak dan tak bisa ditawar lagi.

Apalagi jika dikaitkan dengan komitmen Presiden Jokowi pada Conference of Parties (COP) ke-21, di mana Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2030. “Kalau tidak segera dihapus, bisa semakin mengancam upaya pencapaian itu,” pungkas Berry.(helmi)