Angkasa Pura 2

Pro Kontra Pasca Putusan MA Pembatalan Pembatasan Sepeda Motor di Ruas Thamrin-Merdeka Barat

KoridorRabu, 10 Januari 2018
IMG_20180110_094732

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan pembatasan sepeda motor di ruas Thamrin-Merdeka Barat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menginisiasi gelaran Focus Group Discussion (FGD).

Dengan lebih luas FGD mengambil tema “Pengaturan Penggunan Sepeda Motor di Jabodetabek” dengan menghadirkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Transportasi, pengamat dan praktisi terkait di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, kerangka makro kebijakan transportasi ada beberapa hal yakni penyediaan infrastruktur angkutan umum, peningkatan pelayanan angkutan umum, penyediaan infrastruktur kendaraan tidak bermotor, dan park and ride.

“Selain itu juga pengaturan kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi, ERP, kebijakan ganjil genap, dan pengaturan sepeda motor,” ungkap Bambang Pri.

Terkait pengaturan sepeda motor, dikatakannya perlu ada kebijakan yang tidak berpihak dan demi kemaslahatan bersama.

Pro kontra terkait pembatalan pembatasan operasi sepeda motor ini, misalnya mantan Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengungkapkan bahwa sebetulnya hal ini bisa dilihat dari peraturan yang sudah ada.

“Ada peraturan yang membolehkan dilakukan pembatasan saat jumlah kendaraan sudah terlalu banyak,” ujar Elly.

Menurutnya, saat ini pertumbuhan kendaraan baik mobil dan sepeda motor semakin tidak terbendung. Diharapkan ada evaluasi dan kendali untuk meningkatkan keselamatan transportasi.

Hal senada juga diungkapkan Sahli Menhub Cris Kuntadi dengan menambahkan perlunya ditingkatkan kebijakan terkait tarif parkir baik untuk sepeda motor maupun roda empat.

“Kalau perlu terapkan tarif parkir bukan hanya di sentra bisnis saja tetapi juga di gedung atau kantor sendiri,” tutur Cris.

Hal itu untuk dapat membuat pengguna kendaraan pribadi banyak mempertimbangkan sehingga mau beralih ke transportasi publik.

Perwakilan pejalan kaki juga merasa bahwa keputusan MA tidak berpihak pada para pejalan kaki. Dimana sebagian sepeda motor ada yang memanfatkan trotoar saat berada di kawasan Thamrin-Merdeka Barat.

Pengamat Transportasi dan Perkotaan Yayat Supriyatna menambahkan bahwa saat memutuskan, MA bisa jadi melihat dari sisi hak asasi manusianya.

“Menggunakan sepeda motor di jalan Thamrin-Merdeka Barat adalah hak sama seperti kendaraan roda empat yang melaju di sana,” katanya.

Sehingga disebutkannya, harus dicermati lagi mana dasar hukum yang digunakan dalam mengambil keputusan, mendahulukan Undang-Undang atau HAM. (omy)