Angkasa Pura 2

Puskepi: Saatnya Pemerintah Larang BBM Beroktan Rendah

Energi Koridor OtomotifRabu, 10 Januari 2018
SPBU Pertamax

JAKARTA (Beritatrans.com) – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi)  mendesak
Pemerintah dan DPR harus serius memperhatikan  dampak lingkungan yang diakibatkan oleh BBM oktan rendah, apalagi hal itu sudah dipersyaratkan dalam UU Lingkungan Hidup.

“Kini saatnya Pemerintah melarang penggunaan BBM oktan rendah dan berkulitas rendah. Jika tak melaksanakan ketentuan tersebut, maka pemerintah dan DPR bisa dikatakan telah melawan UU,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Rabu (10/01/2018).

Menurutnya, sudah saatnya BBM yang di bawah RON 90 dihapus dan tidak diperjualbelikan lagi. “Seharusnya pemerintah konsekuen dengan peraturan yang ada dan tidak membuat argumen lain untuk menghindar dari ketentuan itu,”  jelas Sofyan saat dikonfirmasi Beritatrans.com.

Dia mengatakan, resiko apapun yang akan terjadi dengan menjalankan ketentuan undang-undang harus dihadapi pemerintah. Termasuk UU Migas dan UU Lingkungan Hidup di Indonesia.

 “Apalagi bisa dibuktikan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran menggunakan BBM beroktan tinggi. Jadi pemerintah dan DPR harusnya memahami ini,”  jelas Sofyano.

Kepmen Bersama

Untuk tahap pertama,  menurut Puskepi, pemerintah bisa membuat kebijakan yang mengatur mengenai BBM yang bai dan bersih lingkungan.

“Setidaknya Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa membuat Kepmen Bersama yang melarang diedarkannya BBM oktan rendah pada kota-kota besar tertentu misalnya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Medan, Makasar dan lain-lain,” terang Sofyano.

Selanjutnya, “Pemerintah bisa saja membuat kebijakan bahwa BBM ron rendah hanya boleh diedarkan pada kabupaten-kabupaten saja,” pungkasnya.(helmi)