Angkasa Pura 2

Anggota DPR Bilang Pembakaran & Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Sesuai UU

Kelautan & PerikananKamis, 11 Januari 2018
Indonesian Navy Blows Up Illegal Vessels From Malaysia And Belize In North Sumatra

JAKARTA (beritatrans.com) – Pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal (Ilegal fishing) di perairan Indonesia telah sesuai dengan UU No. 45 Tahun 2015 Tentang Perikanan, khususnya Pasal 69 ayat (4).

Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI FPPP Zainut Tauhid Sa’adi menanggapi polemik antara Menteri Koordinator Kemaritan Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penenggelaman kapal asing ilegal.

“Upaya penegakan hukum itu (pembakaran dan penenggelaman kapal asing illegal fishing) sudah sesuai dengan Undang-undang Perikanan,” kata Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 69 ayat (4) menyebutkan, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Juga diatur dalam Pasal 76A, “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”.

Memang menurutnya, pembakaran dan atau penenggelaman kapal bukan satu-satunya bentuk hukuman yang dapat diterapkan. Hakim pengadilan juga bisa menggunakan Pasal 76C (1), “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara”. Atau Pasal 76C ayat (5), “Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan”. (aliy)