Angkasa Pura 2

Anggota DPR: Polemik Menko Maritim dan Menteri KP Tidak Elok

Kelautan & PerikananKamis, 11 Januari 2018
436510849MUI1

JAKARTA (beritatrans.com) – Polemik antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia, seharusnya tidak perlu terjadi.

“Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum,” kata Anggota Komisi IV DPR RI dari FPPP Zainut Tauhid Sa’adi melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com dan aksi.id di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya polemik tersebut disamping dapat menimbulkan kegaduhan juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

“Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing. Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum,” lanjutnya.

Menurutnya ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi. Untuk penegakan hukum sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement untuk menjaga kedaulatan laut kita.

“Sedangkan untuk peningkatan produksi seharusnya Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” kata Zainut Tauhid Sa’adi. (aliy)