Angkasa Pura 2

Pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong Kalbar Harus Libatkan Seluruh  Pemangku Kepentingan

KoridorSabtu, 13 Januari 2018
IMG-20180113-WA0003

PONTIANAK (Beritatrans.com) – Saya minta sebelum pembangunan Terminal Barang Unternasional Entikong dilaksanakan, para pemangku kepetingan yang terlibat seperti Imigrasi, Bea Cukai, Instansi terkait karantina pertanian dan hewan, instansi perdagangan diundang rapat. Mereka dilibatkan dan diminta memberi masukan terkait gambar rencana terminal barang ini.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Hubdat), Kementerian Perhubungan (Kemhub)  Budi Setiyadi ketika meninjau pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, Kalimantan Barat, Jumat  (12/1/2018).

Dalam kunjungan kerjanya ke Pontianak, Kalimantan Barat, Dirjen Budi meninjau pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong di perbatasan Indonesia-Malaysia. “Terminal Barang di lintas batas negara merupakan sebuah wilayah kepabeanan yang didalamnya terdapat berbagai pemangku kepentingan antara lain Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Perhubungan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunannya perlu melibatkan instansi-instansi tersebut,” kata dia.

Rapat tersebut dimaksudkan untuk mendapat masukan apakah gambar rencana yang dibuat sudah sesuai dengan  kebutuhan dan regulasi, sebelum pelaksanaan pekerjaan. “Yang saya khawatirkan, jika tahap ini tidak dilakukan, nanti ketika pekerjaan selesai dan ternyata ada hal yang sangat teknis diperlukan, kemudian perlu banyak perubahan dan sebagainya,” lanjutnya.

Kehadiran saya disini, papar Dirjen Budi,  atas perintah Menhub Budi Karya Sumadi  untuk melihat pembangunan dryport yang ada di Entikong. “Arahan Menhub adalah agar berkoordinasi langsung dengan pihak imigrasi dan beacukai setempat,” jelas dia.

Selain itu Dirjen Budi juga meminta gambar rencana terminal di cek kembali, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan regulasi. Dari sisi kepabeanan, bangunan terminal barang harus memenuhi regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

Penuhi PP No.79/2013

Sedangkan dari sisi transportasi, menurut Dirjen Hubdat itu, pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 79 Tahun 2013 (PP 79/2013) tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan PP 79/2013, fasilitas terminal barang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri atas jalur keberangkatan; jalur kedatangan; tempat parkir kendaraan; fasilitas pengelolaan lingkungan hidup; perlengkapan jalan; media informasi.

Kemudian kantor penyelenggara terminal; loket; fasilitas dan tempat bongkar muat barang; fasitas penyimpanan barang; fasilitas pergudangan; fasilitas pengepakan; dan fasilitas penimbangan.

Dalam hal terminal barang yang digunakan untuk kegiatan ekspor impor wajib pula disediakan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina dan fasilitas lain yang terkait ekspor impor. (helmi)