Angkasa Pura 2

YLKI: Putusan MA Terkait Larangan Melintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin – Jalan Merdeka Barat Jungkirbalikkan Banyak Hal

Koridor OtomotifSabtu, 13 Januari 2018
Tulus Abadi

Motor-di-jalan-thamrin

JAKARTA (Beritatrans.com) – Wajah transportasi di Indonesia tercoreng. Itulah kesimpulan untuk menggambarkan putusan Mahkamah Agung terkait sepeda motor. Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Gubernur No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jakarta.

“Atas dikabulkannya permohonan uji materi tersebut maka larangan sepeda motor melintas di ruas Jalan MH Thamrin- Jalan Medan Merdeka menjadi gugur. Putusan MA menganulir Pergub dimaksud,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu (13/1/2018). 

Jika pendekatannya populis, lanjut dia, maka putusan MA tersebut mempunyai bobot yang tinggi. Bahkan seorang Gubernur Anies pun menyambut baik putusan tersebut. Bagi Gubernur Anies pengguna jalan mempunyai kesetaraan yang sama. “Tidak ada diskriminasi. Bahkan sangat boleh jadi putusan MA tersebut menyerap atas sikap Gubernur Anies,” jelas Tulus.

Namun jika mengacu pada pertimbangan nalar yang “waras” dari sisi managemen transportasi publik, papar Tulus, putusan MA tersebut telah menjungkirbalikkan banyak hal.

“Putusan MA memundurkan beberapa langkah upaya penataan pemerintah di bidang transportasi. Putusan MA juga bisa menjadi palu godam untuk mematikan angkutan umum, yang saat ini sudah nyaris sekarat,” jelas Tulus.

Oleh karena itu, menurut YLKl,  pertama, putusan MA bisa jadi mengalami cacat yuridis. Sebab MA telah memutus suatu perkara tidak menggunakan pisau analisa UU organik, tetapi menggunakan UU lain yang tidak berkorelasi.

“Seharusnya dalam memutus perkara uji materi tersebut, MA menggunakan substansi UU LLAJ, bukan UU tentang HAM. Substansi Pergub 195/2014 bukan melarang warga Jakarta bergerak/melintas di jalan MH Thamrin,” kilah Tulus.

Menurut dia, yang dilarang adalah menggunakan sepeda motor, bukan melintasi jalan Thamrin. Sedangkan sepeda motor hanyalah sarana. Untuk bergerak/melintas di ruas jalan dimaksud bisa menggunakan moda transportasi yang lain, terutama angkutan umum.

Kedua, terang Tulus, alasan bahwa larangan sepeda motor tidak adil karena belum ada angkutan umum yang memadai, juga tidak tepat.

“Senyaman apapun pengguna kendaraan pribadi tidak akan pernah meninggalkan kendaraan pribadinya dan kemudian berpindah ke angkutan umum, jika tidak dibarengi dengan upaya pengendalian kendaraan pribadi. Termasuk sepeda motor,” terang Tulus. 

Ketiga, tambah Tulus,  klaim bahwa sepeda motor diberlakukan diskriminatif justru terbalik. Sebab dalam konteks upaya pengendalian kendaraan pribadi, sepeda motor justru diistimewakan.

“Sebagai contoh, saat kendaraan roda empat diberlakukan three in one, sepeda motor bebas. Saat diberlakukan ganjil genap, sepeda motor juga lolos. Untuk implementasi jalan berbayar (ERP), sepeda motor juga dibebaskan. Jadi sepeda motor malah mendapatkan berbagai keistimewaan, bukan diskriminasi,” tegas Tulus.(helmi)