Angkasa Pura 2

7 Bandara UPBU Akan Dikerjasamakan dengan Angkasa Pura II

BandaraSelasa, 16 Januari 2018
Menhub-kagama

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan memberikan hak pengelolaan tujuh Bandara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kepada PT Angkasa Pura II (AP II).

Keputusan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumado dan Menteri BUMN Rini Soemarno pada 15 Januari 2018 terkait Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Aset Bandara UPBU NON BLU dan Kerja Sama Operasi (KSO) Aset UPBU BLU.

“Proposal rencana kerja sama (KSO dan KSP) yang diajukan oleh PT AP II harus dituntaskan dalam waktu dua bulan dari sekarang,” tegas Menhub di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Tujuh Bandara UPBU yang akan dikerjasamakan terdiri dari tiga Bandara dengan pola Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan empat Bandara dengan pola Kerjasama Operasi (KSO).

Tiga Bandara KSP yakni : Bandara Maimun Saleh – Sabang, Bandara F.L Tobing – Sibolga, dan Bandara Tjilik Riwut – Palangkaraya. Sedangkan empat Bandara KSO adalah : Bandara Fatmawati – Bengkulu, Bandara Radin Inten II –Lampung, Bandara HAS Hanandjoeddin – Belitung, dan Bandara Sentani – Jayapura.

“Tujuannya agar bandara yang dikerjasamakan bisa berkembang dengan baik dan pelayanan kepada penumpang juga turut meningkat. Selain itu, dana pengembangan bandara yang selama ini berasal dari APBN dapat disalurkan ke sektor yang lebih membutuhkan seperti bandara-bandara terdalam – terluar – terpencil, angkutan perintis, dan sebagainya,” urainya.

Dengan demikian, ada beberapa manfaat diantaranya menghemat pengeluaran dari sumber APBN. Selain itu pelimpahan operasional kepada operator bandara dalam hal ini AP II, dapat memberikan dampak yang baik bagi pelayanan kepada pengguna jasa bandara seperti penumpang, maskapai, tenant di terminal, dan sebagainya.

Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menambahkan bahwa Ditjen Perhubungan Udara sudah mempersiapkan bandara-bandara yang akan dikerjasamakan baik dari sisi udara maupun dari sisi darat sesuai dengan aturan penerbangan yang berlaku.

“Kami telah menugaskan Direktorat Bandar Udara dan Direktorat Keamanan Penerbangan untuk mempersiapkan dan mendukung agar bandara tersebut siap untuk dikerjasamakan dan dapat memberi manfaat yang lebih baik kepada semua pihak secara berkelanjutan,” ujar Agus.

Kerja sama KSO dan KSP ini mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terutama pasal 232 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

Kerjasama KSP adalah Kerjasama untuk mendapatkan revenue stream Jasa Kebandarudaraan (aero) dan Jasa Terkait Bandar Udara (non aero). Sedangkan KSO adalah kerjasama untuk mendapatkan revenue stream non aero saja. (omy)

loading...