Angkasa Pura 2

Ateng: Organda Setuju 1.000% Rencana Penertiban Kendaraan Odol

Koridor OtomotifJumat, 19 Januari 2018
IMG-20180119-WA0019

IMG-20180119-WA0008

JAKARTA (Beritatrans.com) – Sekjen DPP Organda Ir. Arteng Aryono, MBA menyambut gembira rencana Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan melakukan razia dan tindakan tegas pada kebadaraan yang kelebihan muatan angkut (overload) dan kendaraan yang melayahi dimensi (over dimensi). Penertiban itu akan dilakukan pada kendaraan di jalan tol yang selama ini relatif kurang tersentuh hukum.

“DPP Organda sudah lama melakukan aksi anti Odol (over dimenci dan overload).  Oleh karenanya bukan hanya setuju 100 persen tali 1.000 persen setuju rencana razia tersebut,” kata Ateng dalam jumpa  pers bersama Kemhub di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Seperti diketahui, Ditjen Hubdat  Kementeriab Peruhungan  mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk  Sosialisasi Pengawasan Angkutan Barang dengan Jembatan Timbang  atau Portable & Fixed  di Jakarta,

Organda sadar, lanjut Ateng, kita tidak bisa hidup sendiri.  Semua harus berbagai termasuk sesama pengguna jalan di Indonesia. Organda bukab satu-satunya  pengguna jalan.

“Akibat overload dan overdimensi membuat kerusakan jalan atai kemacetan yang menimbulkan kerugian negara. Kalau kendaraan overload ditertibkan sangat baik dan Organda sangat mendukung,” jelas Ateng lagi.

Tawarkan Solusi

Pada kesemapatab terpisah, Kepala Departemen Multimoda  DPP Organda  Kusuma Natali mengusulkan agar Pemerintah segera menyetujui penggunaan teknologi otomotif untuk kendaraan muatan lebih (overload) yang diusulkan Organda.

Banyak alternatif solusi yang bisa dipakai untuk mengurangi dan menghilangkan overload tersebut. “Usulan tersehut seperti penambahan multi axle, steering axle, airbag suspention dan ban radial tunggal (single radial wider tire),” kata  Kusuma menjawab Beritatrans.com di Jakarta.

Menurutnya, penggunaan teknologi otomotif ini , akan meningkatkan daya angkut truk (JBI), tetapi tidak merusak jalan raya (tidak overload).

Kusuma menambahkan,  pihak Organda siap mendukung kebijakan Pemerintah untuk menertibkan muatan Overload & Overdimensi (Odol) melalui Kementerian Perhubungan.

“Namun kebijakan inu harus juga disertai solusi yang mampu mengatasi masalah ODOL tersebut,” tandas Kusuma.(helmi)

  • john septian

    langkah yg baik penertiban yg dilakukan Dishub,tapi yg lebih penting ada angkutan yg nggak resmi seperti aplikasi uber dan grab,pdhl undang2 menetapkan bahwa tidakvboleh rekrut pengemudi,dan harus berbadan hukum/bergabung dgn taksi yg sudah ada yg berbadan hukum,tetapi mengapa sampai sekarang masih berkeliaran,bahkan jumlahnya luar biasa,bahkan di bali sungguh banyak sekali,fan taksi resmi/konvensional sangat terjepit,nggak bisa hidup,tlg Pak menteri tutup aplikasi,tegakkan prosedure,klu Pak menteri nggak tegakkan prosedure,gimana rakyat bida patuh hukum,eksekusi segera grab dan uber,klu uber dan grab boleh sah operasi,harga bikin sama,kuota diatur jumlahnya,mari bersaing sehat,biar rakyat kita tidak diadumba dgn kaum bisnisman/kapitalis.Kita negara psncasila dan wajib mewujudkan butir2 pancasila,khususnya keadilan dlm segala aspek.Kami rakyat lemah di taksi argo dan mengadu ke Bapak Menteri Perhubungan yg terhormat,klu nggak kr Bapak,kr siapa lagi…Kami sengsara sekali dlm cari hidup,Pak.Ma’af beribu ma’af dan terima kasih