Angkasa Pura 2

Mulai Pekan Depan, Pemerintah akan Tindak Tegas Kendaraan Kelebihan Muatan

Koridor OtomotifJumat, 19 Januari 2018
IMG-20180119-WA0013

JAKARTA (Beritatrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemhub) Budi Setiyadi mengatakan, Pemerintah akan mulai menegakkan aturan terkain pelenggaran kendaraan overload dan overdimensi (Odol).  Tindakan tegas itu akan mulai dilakukan awal pekan depan.

“Mulai Senin tanggal 22 Januari 2018 kita bersama Korlantas dan PT Jasa Marga akan menindak tegas kendaraan yang melanggar Odol,” kata Dirjen Budi Setiyadi di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Kepada  kendaraan yang terbukti melanggar batas muatan atau overload akan langsung ditilang.  Pemerintah sudah lama melakukan sosialisasi terutama melalui Organda dan Aptrindo akan tidak ada lagi pelanggaran muatan.

 ”Kita akan terapkan e-tilang dan dikenakan dengan Rp500 ribu per kendaraan. Bagi para pelanggar harus membayar melalui ATM atau gerai  nontunai di Jembatan Timbang,”  kata Dirjen Budi lagi.

“Jadi, tak ada lagi transaksi tunai, uang titipan  atau lainnya. Kemhub tidak akan menolerir pelanggaran dan pungli khususnya di jembatan timbang,” tukas Dirjen Budi.

Review SDM Jembatan Timbang

Menurut dia, Ditjen Hubdat juga akan mengoptimalkan seluruh jembatan timbang di Tanah Air termasuk sumber daya manusia (SDM) operator jembatan timbang. Seperti diketahui, kini sudah dilakukan serah terima pengelolaan jembatan timbang dari Pemda ke Pemerintah pusat yaitu Ditjen Hubdat.

 ”Selanjutnya, pihak Hubdat juga akan dilakukan review  terhadap SDM di jembatab timbang. Kita akan pilih dan pastikan seluruh SDM jembatan timbang adalah orang profesional, berdedikasi serta siap menjalankan tugas dengan baik dan benar,” papar Dirjen Budi.

Ke depan, menurut  pejabat Kemhub itu, tidak  boleh ada pungli dan pelanggaran lain di jembatan timbang. “Kalau ketahuan melakukan pungli, maka sanksi tegas akan diberlakukan. Bila itu dilakukan oleh karyawan honor maka akan langsung dipecat,” tandas Dirjen Budi.(helmi)