Angkasa Pura 2

Pemerintah Harus Beri Sanksi Tegas Aplikator yang Masih Rekrut Driver

KoridorRabu, 24 Januari 2018
IMG_1734 - Copy

JAKARTA (beritatrans.com) – Saat memberlakukan PM No. 108 Tahun 2017 pada 1 Februari mendatang, pemerintah diminta jangan hanya fokus pada persyaratan kendaraan angkutan online dan pada driver saja. Pemerintah juga harus memberi sanksi tegas terhadap para perusahaan penyedia aplikasi atau aplikator yang masih masih bertindak sebagai perusahaan transportasi seperti antara lain merekrut pengemudi atau driver melalui aplikasi yang mereka sediakan.

“Pemerintah jangan hanya tegas kepada driver, tetapi kepada para aplikator juga tidak boleh lagi ada tawar menawar. Semuanya harus mematuhi PM 108,” kata Direktur Institut Studi Transportasi (Instrans) Darmingtyas kepada beritatrans.com dan aksi.id usai diskusi tentang penerapan PM 108 Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Menurut Darmaningtyas, salah satu klausul di PM 108 yang harus dipatuhi oleh para aplikator adalah tidak boleh berperan sebagai perusahaan angkutan, yakni merekrut driver angkutan online seperti yang selama ini mereka lakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh dari internet.

“Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika harus satu pandangan dan sikap terhadap persoalan ini,” katanya.

Menurutnya, aplikator atau perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat menyediakan layanan pemesanan sebagaimana sudah berjalan saat ini, namun demikian perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perusahaan penyedia aplikasi sesuai PM 108 Tahun 2017 antara lain, memberikan layanan akses aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kemudian memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah.

“Jadi perusahaan aplikasi juga tidak boleh menetapkan tarif sendiri, termasuk menentukan tarif promosi di bawah tarif batas bawah yang ditentukan oleh pemerintah,” tegas Darmaningtiyas. (aliy)

Foto: blogspot.com