Angkasa Pura 2

YLKI: Struktur Tarif dengan HBA Mestinya dapat Turunkan Tarif Listrik

EnergiRabu, 31 Januari 2018
PLN-to-Require-81-Tons-of-Coal-This-Year

JAKARTA (BeritaTrans.com)
-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan perubahan struktur tarif listrik, dengan memasukkan HBA (Harga Batubara Acuan) dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Harapan itu disampaikan Ketua YLKI Yulus Abadi, Rabu (31/1/2018) menanggapi wacana Menteri ESDM akan mengubah struktur tarif listrik dengan memasukkan HBA (Harga Batubara Acuan) untuk menggantikan acuan komponen minyak.

Alasannya, struktur tarif listrik sekarang lebih dominan dipengaruhi oleh harga batu bara. Sedangkan kontribusi pembangkit minyak semakin kecil yakni hanya 6 (enam) persen. 

Tulus menilai rencana perubaahan struktur tarif listrik tersebut cukup rasional mengingat komponen pembangkit batubara mencapai lebih dari 60 persen.

” Masalahnya, apa tujuan utama Menteri ESDM mengubah struktur tersebut? Jika perubahan struktur tarif itu tidak berimplikasi terhadap turunnya tarif listrik, ya …….’sami mawon’ alias tidak ada manfaatnya bagi konsumen,” tegas Tulus.

Sebab dengan dominannya pembangkit batubara seharusnya struktur tarif listrik lebih ramping, lebih efisien dan akhirnya bisa menurunkan tarif listrik.

Tulus mengatakan idealnya jika Menteri ESDM ingin memasukkan HBA ke dalam struktur tarif menggantikan komponen ICP (Indonesian Crude Price) minyak harus menggunakan HBA nasional. Bukan HBA internasional.

“Mengingat Indonesia adalah eksportir batubara terbesar di dunia. Tidak adil jika untuk menetapkan tarif listrik menggunakan HBA internasional,” tuturnya.

Bahkan, kata Tulus, pemerintah harus berani melakukan moratorium ekspor batubara atau bahkan menghentikannya.

Pasalnya, cadangan batubara Indonesia hanya 2 persen dari cadangan dunia, tetapi menjadi eksportir terbesar di dunia.

Sebaliknya, China dan India yang cadangan batubaranya terbesar di dunia, tidak melakukan ekspor batubara. China justru mengimpor batu bara dari Indonesia, dengan kualitas kalori yang lebih baik.

Sementara pembangkit listrik di Indonesia justru dipasok dengan batubara muda, dengan kandungan kalori yang rendah. Pemerintah harus mengutamakan pasokan batubara untuk kebutuhan nasional, bukan untuk kebutuhan internasional.

Terakhir, tambah Tulus, Kementerian ESDM harus mampu mewujudkan pembangkit batu bara dengan teknologi yang bisa menghasilkan energi batubara ramah lingkungan, sebagaimana pembangkit batubara di Ninghai-China, diklaim “near zero emmission”.

Ini penting mengingat dampak emisi batubara sangat korosif bagi lingkungan global (perubahan iklim), ujar Tulus Abadi. (wilam)