Angkasa Pura 2

Tingkatkan Pemahaman Ketentuan Andalalin, Ditjen Hubdat Gelar Bimtek

KoridorKamis, 1 Februari 2018
IMG-20180201-WA0001

IMG-20180201-WA0002

MAKASSAR (BeritaTrans.com) – Meningkatkan pemahaman terkait ketentuan analisa dampak lingkungan dan lalu lintas (andalalin), Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada insan perhubungan.

Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Pandu Yuniarto mengungkapkan, kegiatan ini digelar, bagian dari langkah pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Selama ini kita lebih konsen dengan pembangunan fisik dan kurang pada peningkatan SDM, karenanya kami terus berupaya memperbaiki kualitas SDM melalui Bimtek,” jelas Pandu di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (31/1/2018).

Pandu mengatakan bahwa tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor, perumahan, pusat pusat kegiatan, dan infrastruktur telah memicu tingginya pergerakan di jalan yang membawa dampak terhadap kinerja ruas jalan seperti kepadatan, kemacetan, dan menurunnya kualitas keselamatan jalan di beberapa kota besar di Indonesia.

“Dulu tahun 1990-an saya datang ke Makassar, jalan jalan masih lengang dan pusat kegiatan masih jarang, tapi sekarang luar biasa pesatnya,” tuturnya.

Pandu mencontohkan jalan di depan hotel Clarion jl. AP. Pettarani, 10 Tahun yang lalu masih nyaman berkendara, tapi sekarang hampir di sisi kiri kanan jalan penuh dengan pusat pusat kegiatan dan perumahan.

Ketentuan Andalalin yang diatur dalam PP 32 Tahun 2011 dan PM nomor 75 Tahun 2015 tetang pedoman penyelenggaraan Andalalin, mewajibkan bagi pemrakarsa pusat kegiatan dan infrastruktur untuk melaksanakan dan mengajukan dokumen terkait.

“Dokumen Andalalin itu bagian dari persyaratan penerbitan IMB, jadi jangan dibalik IMB dulu terbit barulah mengurus dokumen Andalalin,” tegas Pandu.

Saat ini sudah ada UPT Ditjen Perhubungan Darat yakni Balai Pengeloa Transportasi Darat (BPTD) sebagai perwakilan pusat di daerah. Terkait pengurusan dokumen Andalalin yang selama ini dikeluhkan terpusat di Jakarta, saat ini sudah boleh dilakukan melalui Balai.

Surat Keputusannya sudah keluar dan sudah dibagi kewenangan pengurusan dokumen Andalalin bisa dilakukan di Balai.

Antusias peserta yang hadir sangat positif. Salah seorang Kepala Dinas Kabupaten di Makassar yang enggan disebut namanya, menyampaikan bahwa masalah Andalalin sudah mulai mencuat.

“Banyak bangunan baru bermunculan tanpa dilengkapi dokumen Andalalin, dan juga sering IMB keluar tanpa ada koordinasi dengan kami, akibatnya kesemrawutan dan kemacetan tidak bisa dihindari dampak dari tarikan dan bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oleh hadirnya bangunan tersebut. Kalau sudh begini kami yang dipusingkan,” ungkapnya. (omy)