Angkasa Pura 2

Dirut Pelindo II Menolak Tanggapi Hasil Audit Investigasi BPK

Another News DermagaSelasa, 6 Februari 2018
persiapan-mudik-lebaran-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)
-Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G Masassya menolak menanggapi hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Kuangan (BPK) terhadap perpanjangan kerjasama TPK Koja yang disebut-sebut merugikan negara Rp 1,86 triliun.

“BPK melakukan audit investigasi atas permintaan Pansus Pelindo II DPR RI. Kami juga tidak (mendapat/menerima ) hasil audit investigasi tersebut . Karena itu saya tidak berhak menanggapinya,” kata Elvyn menjawab pers pada acara kunjungan wartawan ke Pelindo II, kemarin.

Sementara itu anggota Pansus Pelindo II DPR, Irma Suryani dihubungi Selasa (6/2 /2018) mengatakan pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar kasus Pelindo II ini dituntaskan secara hukum.

“Kami (DPR) sudah menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah. Sekarang penyelesaian kasus tersebut sepenuhnya berada ditangan Pemerintah,” ujar mantan karyawan JICT itu.

Pansus juga sudah mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menuntaskan kasus perpanjangan JICT yang tengah ditangani komisi anti rasuah tersebut, kata Irma.

Seperti diberitakan media sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit investigatif terhadap perpanjangan kerjasama Terminal Peti Kemas (TPK) Koja milik Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

BPK menyebut terjadi sejumlah penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negara mencapai minimal US$ 139,06 juta atau setara Rp 1,86 triliun.

Hal itu terungkap saat BPK menyerahkan hasil audit investigatif lanjutan kepada pimpinan DPR, Rabu (31/1/2018).

Ketua DPR, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya akan mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan kasus Pelindo II.

“Ini hasil audit investigatifnya jelas. Jadi kita akan dorong kejaksaan, polisi dan KPK untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Bambang.

Dalam temuan BPK, ada dugaan penyalahgunaan dengan skema identik kasus Koja dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Kasus di JICT sudah terlebih dahulu diinvestigasi oleh BPK dengan kerugian keuangan negara minimal Rp 4,08 triliun. (wilam)