Angkasa Pura 2

Masukan Pelabuhan Tanjung Priok ke Daftar War Risk, Kemhub Akan Protes JWC

DermagaRabu, 7 Februari 2018
ship-903635_960_720-600x400-553x400

JAKARTA (beritatrans.com) – Kementerian Perhubungan berencana mengajukan nota protes ke Joint War Committee (JWC) yang bermarkas di London atas dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar war risk.

“Kementerian Perhubungan akan menyurati Kementerian Luar Negeri agar mengajukan nota protes ke JWC terkait klarifikasi penetapan status Pelabuhan Tanjung Priok yang dimasukan sebagai war risk area oleh JWC,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Jhonny R Silalahi di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut Capt. Jhonny pihaknya akan siapkan data dukungnya terlebih dahulu dilengkapi dengan bukti-bukti keberhasilan Indonesia menekan angka perompakan di perairan Indonesia. Sehingga tidak seharusnya Indonesia masuk ke dalam war listnya buatan JWC tersebut.

Capt. Jhonny mengatakan Indonesia dimasukan oleh JWC ke dalam daftar war risk sejak tahun 2015 padahal hal ini bertolak belakang dengan hasil yang dikeluarkan oleh US Coast Guard setiap tahunnya yang menyatakan pelabuhan Tanjung Priok aman dari gangguan keamanan.

Jhonny juga menyinggung data perompakan yang diambil JWC berasal dari International Maritime Bureau (IMB) yang merupakan divisi khusus sebagai bagian dari International Chamber of Commerce (ICC) yang didirikan pada tahun 1981 di Kuala Lumpur Malaysia untuk melindungi integritas perdagangan international dari pembajakan.

Data kejadian perompakan yang ada di situs IMB menunjukan perairan Indonesia semakin aman karena tercatat penurunan jumlah kasus perompakan di Indonesia pada tahun 2017 menjadi 22 kasus dibandingkan tahun 2016 sebanyak 37 kasus.

“Inilah bukti nyata upaya Indonesia dalam mengamankan perairannya dari upaya perompakan,” kata Capt. Jhonny.

Capt. Jhonny juga menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2018-2019 juga mendapatkan apresiasi dari IMO atas penerapan ISPS Code di Indonesia yang merupakan bagian dari konvensi Safety Of Life at Sea (SOLAS).

“Semestinya JWC melihat upaya itu dan mempertimbangkan agar tidak memasukan Indonesia kedalam war list selanjutnya,” tutup Jhonny. (aliy)