Angkasa Pura 2

Kemhub: Fasilitas Pelabuhan Nasional Aman!

DermagaJumat, 9 Februari 2018
IMG-20180126-WA0036

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa seluruh fasilitas pelabuhan dan keamanan kapal terjamin dan berada di level teratas.

“Kemhub cq. Ditjen Perhubungan Laut memastikan tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada level 1 atau Normal,” tegas Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Capt. Jhonny R. Silalahi di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/12/4/DJPL-18 pada 31 Januari 2018 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Dia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code part A.4 dan Part B 4.8 – 4.9 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority (DA) bertanggungjawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia.

“Perubahan tingkat keamanan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan keamanan maritim yang terjadi secara nasional maupun setempat dan akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan,” ujar Capt. Jhonny.

Untuk itu, dia mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, seluruh pelabuhan di Indonesia telah dipastikan aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak tahun 2004.

“Tahun 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran,” kata Capt. Jhonny.

Prestasi Indonesia tersebut bertolak belakang dengan daftar yang dikeluarkan Joint War Committee (JWC) sebuah lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA).

Mereka merilis dengan memasukan Pelabuhan Tanjung Priok ke dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.

“Dengan dikeluarkannya surat edaran tentang tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional ini, seharusnya JWC mempertimbangkan segera mengeluarkan Indonesia dari daftar war risk mereka,” pungkasnya. (omy)