Angkasa Pura 2

Bupati Tersangka Pemblokir Bandara Itu Ditangkap KPK

BandaraSenin, 12 Februari 2018
Marianus Sae

JAKARTA (beritatrans.com) – Lolos dari jerat hukum sebagai tersangka pemblokiran Bandara Turelelo Soa Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2013 lalu, Bupati Ngada Marianus Sae tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Marianus ditangkap di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (11/2/2018), sekitar pukul 10.00 WIB. Bersama Marianus, KPK juga mengamankan Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT Ambrosia Tirta Santi. Marianus saat ini memang sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT. Dia diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selain Marianus dan Ambrosia, KPK juga menciduk ajudan Marianus, Dionesisu Kila, Dirut PT Sinar 99 Permai Wilhelmus Iwan Ulumbu, dan seorang pegawai Bank BNI Cabang Bajawa, Petrus Pedulewari.

Dari gelar perkara yang dilakukan, KPK menetapkan Marianus Sae dan Wilhelmus sebagai tersangka. Marianus Sae diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

Wilhelmus merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Proyek-proyek yang diperoleh Wilhelmus antara lain pembangunan jalan ruas Ranamoeteni Rp 20 miliar, jalan Riominsimarunggela Rp 14 miliar, jalan Poma Boras senilai Rp 5 miliar, jembatan Boawae Rp 3 miliar, jalan Tadawaebella Rp 5 miliar, jalan Emerewaibella Rp 5 milair, dan jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar. Nilai total berbagai proyek itu sebesar Rp 54 miliar.

KPK menduga, Marianus akan menggunakan uang suap untuk ongkos politik di Pilkada NTT 2018.

Pada tahun 2013, Marianus Sae sebenarnya sempat terjerat hukum juga dan sempat ditetapkan sebagai tersangka. Dia disangka menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat Negara dengan memerintahkan Satpol Pamong Praja (PP) Kabupaten Ngada untuk memblokir Bandara Turelelo Soa.

Saat itu, Marianus mengerahkan pasukan Satpol PP untuk memblokir bandara. Mobil Satpol PP diparkir di runway penerbangan sekitar pukul 06.15 WITa hingga 09.00 WITa, Sabtu 21 Desember 2013. Akibatnya, pesawat Merpati dari Kupang tidak bisa mendarat.

Marianus memblokir bandara Turelelo Soa NTT karena tak mendapat tiket Merpati. Penerbangan yang mengangkut 54 penumpang dari Kupang-Bajawa harus itu terpaksa harus balik arah dan perjalanan dialihkan lewat darat.

Polisi kemudian menjerat Marianus Sae dengan pasal 421 KUHP dan 421 UU Penerbangan.

Pasal 421 KUHP berbunyi: “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Sementara pasal 421 UU no 1 tahun 2009 tentang penerbangan berbunyi: “(2) Setiap orang membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Bersama Marianus, Polisi juga menetapkan tersangka kepada 15 orang petugas Satpol PP. Sehingga total tersangka kasus pemblokiran bandara tersebut berjumlah 16 orang.

Proses peradilan kasus tersebut memakan waktu yang sangat lama. Pada tahun 2016, para petugas Satpol PP yang diantaranya terdakwa Hendrikus Wake divonis penjara sebanyak 1 tahun 6 bulan penjara dan Yohanes Wado dengan pidana penjara 1 tahun. Sedangkan terdakwa Adrianus Neke dkk divonis dengan pidana penjara masing-masing sebanyak 6 bulan penjara.

Adapun Marianus yang sebelumnya dijadikan tersangka menyalahgunakan wewenang karena telah memerintahkan Satpol PP untuk memblokir bandara, terbebas dari hukuman. Kasusnya di SP3 oleh pihak kepolisian NTT karena dianggap tidak cukup bukti.

“Polisi tidak memiliki kewenangan untuk melanjutkan kasus tersebut. Yang punya kewenangan adalah Dirjen Perhubungan Udara melalui PPNS,” ujar Direktur Kriminal Khusus Polda NTT, Kombes Pol Daniel Yudo Ruhoro yang dikutip tribunnews.com usai rilis akhir tahun yang digelar di Lobby Mapolda NTT, Jumat (22/12/2017) di Kupang.

Kali ini, Marianus terjaring OTT KPK dan telah berstatus tersangka. Kasus yang menjerat kali ini agaknya sulit dihindari oleh bakal calon gubernur NTT dari PDIP dan PKB ini. Pasalnya, KPK tidak pernah mengenal SP3. Satu-satunya cara agar dapat terbebas dari jeratan KPK adalah melalui jalur praperadilan, seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa tersangka KPK. (aliy)

loading...