Angkasa Pura 2

Tiba di Cilegon, Kapal MV Vinh Hung Belum Bisa Bongkar 6.000 Ton Beras Impor dari Vietnam

DermagaSelasa, 13 Februari 2018
2018-02-13 20.55.03

2018-02-13 20.53.40

MERAK (BeritaTrans.com) – Direktorat Jenderal Bea Cukai menyatakan belum bisa melakukan bongkar muat kapal pengangkut beras impor dari Vietnam. Pasalnya, dokumen impor dan persetujuan pengeluaran barang belum diterima.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Merak menyataan, kapal MV Vinh Hung yang mengangkut 6 ribu ton beras impor asal Vietnam, telah berada di perairan Selat Sunda sejak Minggu, 11 Februari 2018.

“Kapalnya memang sudah sampai. Hanya ada satu ya, kapalnya dari Vietnam. Belum bisa kami izinkan lakukan pembongkaran selama dokumen pemberitahuan impor, dan persetujuan pengeluaran barang belum kita terima,” kata Restu Nugroho, Kepala KPBBC TMP Merak, Cilegon, Selasa (13/2/2018).

Kapal pengangkut beras dengan agen bernama PT Buana Indah yang akan melakukan bongkar muat di Pelabuhan Indah Kyat, Kota Cilegon, Banten.

Dalam kesempatan berbeda, sebanyak 10 ribu ton beras impor asal Vietnam tiba di Pelabuhan Tenau Kupang. Beras tersebut siap didistribusikan ke masyarakat dalam waktu dekat.

“Sepuluh ribu ton beras tiba di Kupang sejak Senin (12/2) siang. Saat ini, sedang dalam proses pembongkaran,” ujar Kepala Bulog Divre Nusa Tenggara Timur Efdal MS, dikutip dari Antara.

Beras impor tersebut merupakan bagian dari program pemerintah dalam mendatangkan 500 ribu beras impor. NTT sendiri kebagian 10 ribu ton.

Proses pembongkaran beras impor diperkirakan memakan waktu hingga 10 hari. Beras yang datang dibagi menjadi dua bagian, yaitu beras premium dan medium.

“Sepuluh ribu ton beras impor itu dibagi menjadi dua bagian, yakni beras premium 5 ribu ton dan beras medium 5 ribu ton,” terang Efdal.

Dengan masuknya 10 ribu ton beras, maka jumlah stok beras di NTT hingga saat ini mencapai 34 ribu ton, dari sebelumnya 24 ribu ton.

Kebijakan impor beras itu mendapatkan kritikan dari mantan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Kemaritiman, Rizal Ramli, yang meminta agar pemerintah mengkaji kembali aksi tersebut.

Hal itu terutama dalam menentukan waktu tepat kapan import beras itu harus dilakukan. Hal ini berguna untuk menjaga nilai jual padi petani, yang saat ini sedang memasuki masa panen.

“Yang penting, jangan impor saat musim hujan. Karena kalau hujan, produksi turun 1 persen. Kalau musim panas, elnino, itu baru impor. Coba tuh pejabat ‘nyawah’ tuh. Jangan-jangan kena panas, udah lemah, kehujanan, mabuk, bisa encok dah tuh pejabat,” kata Rizal Ramli, usai panen raya di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. (moy).

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari