Angkasa Pura 2

Darmaningtyas: PM No.108/2017 Harus Tetap Berjalan Sebagai Dasar Hukum Taksi Online

Darmaningtyass

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Berita yang simpang siur mengenai taksi online bisa memhibgunfkan masyarakat dan dujia usaha.  Ada yang mengakatakan PM No. 108/2017 dibekukan sementara, tapi ada yang mengakatan bahwa PM No. 108/2017 tetap jalan. PM ini harus tetap berjalan sebagai dasar hukum operasional taksi online di Tanah Air.

“Oleh karenanya, perlu masukan obyektif dan mampu menyamakan persepsi antar para Kabinet Kerja, sehingga Bapak Presiden dapat memperoleh masukan secara gamblang. Masalah ini harus dituntaskan agar tidak menjadi komoditas politik,” kata  pakar transportasi dan Direktur Instrans Darmaningtyas  dalam pesan  berantai yang diterima BeritaTrans.com di Jakarta, Kamis (15/2/2018).

Menurutnta, PM  Perhubungan No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek ini merupakan revisi terhadap PM No. 26/2017 tentang hal yang sama, yang dikoreksi oleh MA dengan membatalkan 14 pasal dan 11 poin.

“MA membatalkan 14 pasal tersebut karena ada gugatan dari empat pengemudi taxi online (meskipun belakangan diketahui bahwa ada identitas penggugat yang tidak jelas),” kata Tyas, sapaan akrab dia.

Tapi apapun, lanjut dia, Putusan MA itu harus dilaksanakan. MA mengamanatkan bahwa tiga bulan paska putusan tersebut bila tidak ada revisi, maka PM No. 26/2017 tetap terlaksana tapi minus 14 pasal dan 11 poin tersebut.

“Oleh karena itulah Kemenhub kemudian melakukan revisi terhadap PM No. 26/2017 tersebut pada akhir Oktober 2017 dan per 1 Februari 2018 harus sudah berlaku efektif,” papar Tyas.

Dikatakan, dia mengkuti perkembangan penyusunan PM No.  26/2017 yang merupakan revisi dari Permenhub No. 32/2016 dan juga revisi PM No. 26/2017 menjadi PM No. 108/2017 bersama Kung Pam (Agus Pambagio) dan para pakar lainnya. PM No. 32/2016, 26/2017, maupun PM 108/2017 itu sudah sejalan dengan UU LLAJ No. 22/2009 dan PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

“Dengan kata lain, PM No. 108/2017 itu turunan dari UU LLAJ dan PP No. 74/2014, sehingga secara substansi sudah betul, tidak ada yang salah, sehingga MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) dan sejumlah pakar dan pengamat transportasi mendorong Kemenhub untuk tetap menjalankan PM No. 108/2017,” tukas Tyas.

PM No. 108/2017, menurut dia,  memang mengatur bukan haya taxi online saja, tapi juga taxi regular dan angkutan sewa lainnya. “Kalau PM No. 108/2017 ditunda/dibatalkan, berarti taxi reguler juga tidak memiliki payung hukum yang jelas,” tegas Tyas.(helmi)