Angkasa Pura 2

YLKI: Memasukan HBA Dalam Komponen Tarif Listrik Sangat Berbahaya

Another News EnergiKamis, 15 Februari 2018
ketua-pengurus-harian-ylki-tulus-abadi-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Wacana reformulasi tarif listrik dengan memasukkan Harga Batubara Acuan (HBA) adalah sesuatu yang sangat membahayakan, apalagi jika HBA masih mengacu pada harga internasional.

“Memasukkan HBA ke dalam elemen tarif bisa dipahami jika Pemerintah bisa mengendalikan/menentukan HBA berbasis nasional, bukan berbasis internasional. Memasukkan HBA sangat berisiko baik bagi konsumen dan atau operator (PT PLN) jika pemerintah tidak mampu mengendalikan harga batubara DMO,” kata Ketua YLKI Tulus Abadi usai Focus Group Discussion (FGD) soal Tarif Listrik di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, FGD menyimpulkan dan meminta agar pemerintah melakukan intervensi harga batubara, demi kepentingan sektor ketenagalistrikan dan bahkan kepentingan nasional.

Untuk komoditas batubara domestic market obligation (DMO), jelas Tulus,  pemerintah bisa menentukan HBA berdasar floor price (tarif bawah) dan atau ceiling price, tarif batas atas. Intinya harus ada benchmarking yang jelas.

“Sangat tidak mungkin jika di sisi hilir (tarif listrik) bersifat fully regulated tetapi dari sisi hulu sangat dinamis dan liberal. Pemerintah bisa mencontoh Afrika Selatan, yang memberikan harga khusus untuk DMO batubara, dan mengikuti harga internasional untuk ekspor,” jelas Tulus.

Oleh karena itu, pinta YLKl, Pemerintah diminta dengan sangat untuk menjaga keberpihakannya pada BUMN, seperti pada PT PLN dan PT Pertamina, karena hal ini merupakan wujud nyata pengejawantahan Pasal 33 UUD 1945.

“Misi BUMN selain untuk melayani masyarakat (public services), juga berorientasi mencari keuntungan (yang wajar). Pemerintah harus menjaga BUMN dari ancaman kebangkrutan akibat kebijakan yang tidak jelas, inkonsisten dan saling tumpang tindih,” tandas Tulus.(helmi)