Angkasa Pura 2

Pemda Bisa Berperan Membangun Infrastruktur Untuk Menunjang BBM dan Elpiji Satu Harga

KoridorMinggu, 18 Februari 2018
Sofyano BBM

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah Daerah bersama DPRD bisa membangun infrastruktur yang memadai untuk lancarnya distribusi BBM dan elpiji dengan membangun infrastruktur berupa depo depo mini misalnya, untuk penimbunan BBM dan elpiji.

Selanjutnya membagun jalan, jembatan dan dermaga dermaga yang memenuhi ketentuan undang undang yang berlaku untuk menunjang kelancaran pendistribusian bbm dan elpiji bagi rakyat daerah.

Misalnya Kepulauan Karimun Jawa di wilayah Jawa Tengah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kepulauan yang tergolong wilayah 3T tersebut. Hingga kini belum tersedia dermaga yang bisa disandari kapal khusus pengangkut bbm dan elpiji.

Implikasinya, BBM dan elpiji yang dalam UU Pelayaran ditetapkan sebagai barang berbahaya, terpaksa harus diangkut dengan kapal pelayaran rakyat. Mereka jelas tidak memenuhi ketentuan perundang undangan. Ini bagai buah si malakama.

Jika harus memenuhi ketentuan Undang Undang , maka bisa dipastikan rakyat tidak bisa mendapatkan bbm dan elpiji karena dikepulauan itu belum ada dermaga khusus yang memenuhi ketentuan UU untuk bisa disandari mini tanker bbm atau elpiji.

Demikianlah juga halnya dengan daerah daerah lain. Misalnya di wilayah Kepulauan Seribu atau di Papua yang saat ini sedang jadi sasaran program BBM satu harga.

Pemerintah Daerah, sesungguhnya, bisa dipastikan, memiliki kemampuan membangun infrastruktur itu.

Pemda bisa meminta anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun depo depo mini bbm dan elpiji di daerah nya yang belum dimiliki oleh Pertamina.

Dan ini tidak bisa dilakukan oleh Pertamina yang harus membangun dengan “uangnya” sendiri sementara Pertamina sudah sarat dengan beban dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.

Pada sisi pendistribusian elpiji subsidi, elpiji 3 kg, harusnya kepala daerah bisa membuat program mewujudkan Elpiji Satu Harga diseluruh wilayah kewenangannya.

HET Tak Terwujud

Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji , selama ini dibuat dan ditetapkan oleh Pemda, tetapi nyatanya,  rakyatnya nyaris membeli elpiji 3kg tidak pernah sesuai dengan ketentuan HET yang pemda lahirkan itu. Ini sangat aneh dan menjadi semakin aneh ternyata tetap berjalan mulus tak pernah dipermasalahkan oleh pemda .

Sejatinya , Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah bisa berperan langsung mengatasi hal itu. Mata rantai distribusi elpiji secara peraturan, terbatas hanya pada Pertamina dan agen elpiji saja.

Ini bermakna bahwa Pemda punya kewenangan melakukan pengawasan, penataan dan pembinaan terhadap pangkalan pangkalan dan pengecer pengecer elpiji yang ada di wilayahnya.

Peranan  pemda dalam mengawasi, membina dan menata pangkalan pangkalan dan pengecer pengecer elpiji jika dilakukan dengan tepat , niscaya bisa mewujudkan Elpiji Satu Harga pada wilayahnya.

Dan memang, nyatanya Harga Elpiji Subsidi , selama ini belum satu Harga. Padahal ini tidak terkait dengan wilayah 3T yang sampai harus perlu ada program langsung dari Presiden.

Kita tunggu , apakah setelah pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, ketahanan energy daerah bisa terwujud karena upaya dan peranan dari kepala daerah yang akan berkuasa nanti..

*Sofyano Zakaria, Direktur Eksekutif Puskepi Jakarta