Angkasa Pura 2

Sistem DO Online sedang Diintegrasikan dengan Inaportnet

DermagaSenin, 19 Februari 2018
20180219_102749-600x400

JAKARTA (BeritaTrans.com)
- Sistem layanan Delivery Order (DO) Online di Pelabuhan Tanjung Priok sedang diintegrasikan dengan sistem informasi Kemenhub (Inaportnet).

“Pengintegrasian sistem DO Online dengan Inaportnet sangat penting agar petugas Otoritas Pelabuhan (OP) dapat memantau langsung misalnya pengeluaran kontainer impor dari terminal setelah mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SP2B ,” kata Kepala OP Tanjung Priok , Arif Toha.

Bincang bincang singkat dengan BeritaTrans.com saat peresmian Billing Center PTP Senin (19/2/2018), Arif mengatakan selama ini OP hanya didasarkan laporan dari terminal tentang berapa lama kontainer yang sudah clearance ditimbun di lini satu (1).

Seperti diketahui OP ditugasi menegakkan Peraturan Menhub No 25 Tahun 2017 tentang pengeluaran barang/ kontainer sudah dapat SP2B melewati batas waktu penumpukan 3 hari (long stay).

“Bila sistem DO Online sudah terintegrasi dengan Inaportnet kita dapat memantau pergerakan kontainer di terminal secara real time,” kata Arif Toha.

Selama ini sistem DO Online baru terkoneksi antara terminal – pemilik barang/wakilnya dan perusahaan pelayaran, katanya.

Dalam PM 120/2017 tentang DO Online yang diterbitkan 28 Desember 2017 disebutkan penerapan DO Online untuk kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik.

Pada pasal 3 (1) disebutkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) selaku pengelola terminal, perusahaan angkutan laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi/wakil pemilik barang wajib menerapkan sistem DO Online untuk barang impor.

Selanjutnya pada Pasal 3 (4) ditegaskan BUP, perusahaan angkutan laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi/wakil pemilik barang yang tidak menerapkan pelayanan DO Online akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang undangan.

Ditanya sanksi apa akan dikenakan kepada terminal petikemas, pelayaran dan wakil pemilik barang jika tidak mematuhi DO Online? Arif hanya mengatakan sanksinya diatur dalam UU Pelayaran. (wilam)