Angkasa Pura 2

Membangun PLBN dan Jaringan Transportasi di Perbatasan

KoridorRabu, 21 Februari 2018
PLBN Entikong

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di beberapa perbatasan dengan negara tetangga bukan hanya membangun inrastruktur. Tapi juga perlu membangun sistem dan jaringan transportasi dari PLBN ke berbagai titik di Tanah Air.

“Jadi, jangan hanya bangun fasilitas mewah di perbatasan (jalan akses dan bangunan gedung). Perlu juga diikuti ketersediaan sarana transportasi umumnya yang memadai. Juga disiapkan terminal penumpang dan barang,” kata Kepala Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang Djoko Setijowarno menjawab BeritaTrans.com di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Kementerian Perhubungan (Kemhub), lanjut dia,  harus survei di beberapa PLBN, temasuk juga survei jalan nasional pararel perbatasan di Kalimantan misalnya, yang membetang panjangnya bisa dua kali panjang Merak-Banyuwangi di Pulau Jawa, 1.900 km.

Membangun transportasi umum, menurut Djoko juga  membangun sistem. “Tidak sekedar bagi-bagi armada bus, kasih subsidi operasional atau yang lainnya,” jelas dia.

Akademisi senior itu menambahkan, Kita hendaknya bisa belajar dengan KRL Jabodetabek dan Bus Transjakarta di Jakarta, walau masih ada kekurangannya.

“Namun setidaknya bisa dijadikan pedoman untuk membangun sistem transportasi umum berkelanjutan di Indonesia,” tukas Djoko.

Selanjutnya melakukan pembinaan terhadap operator lama (sopir dan pengusaha) lebih bijak daripada memunculkan operator baru. “Semula sistem setoran, berubah dapat gaji bulanan,” kilah Djoko.

Menggeser bukan Menggusur

Konsep menggeser lebih manusiawi ketimbang menggusur. “Hal itu bisa dilakukan dalam rangka membenah dan menimngkatkan layanan transportasi umum di berbagai daerah saat ini.” kilah Djoko.

Memang cara ini butuh ketelatenan, keteladanan dan waktu lebih lama. Karena yang dihadapi bukan wirausaha hebat dan bermodal kuat. “SDM yang rendah dan kelembagaan yang lemah menjadi kendalanya,” sebut Djoko.

Namun bila berhasil, tambah dia,  bisa membangun jaring pengaman sosial. Tidak menimbulkan pengangguran, malah meningkatkan pendapatan warga kekas bawah. “Yang dulunya profesi supir dianggap orang melarat, lambat laun profesi supir dapat perhatian di masyarakat,” terang Djoko.

Belum lagi keuntungan eksternalitas yang diperoleh dengan dioperasikan transportasi umum. “Mereka itu seperti menghemat enetgi, menurunkan angka kecelakaan, mengurangi polusi udara, mengatasi kemacetan lalu lintas,” tegas Djoko.(helmi)

loading...