Angkasa Pura 2

Perketat Pengawasan Konstruksi, Pemberhentian Sementara Hanya Untuk Pekerjaan Konstruksi Layang

KoridorJumat, 23 Februari 2018
Girder roboh1

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Pemerintah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi beresiko tinggi terutama pekerjaan konstruksi layang dan beban berat seluruh proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penghentian sementara dilanjutkan dengan evaluasi oleh Komite Keselamatan Konstruksi mulai dari desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan. Untuk pekerjaan konstruksi bukan layang seperti pengaspalan, rigid pavement, pembersihan lapangan dan pembangunan infrastruktur lainnya terus dilanjutkan.

Kebijakan penghentian sementara tersebut diumumkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,  Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT. Adhi Karya yang juga Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia Budi Harto setelah melakukan pertemuan dengan BUMN Karya membahas langkah-langkah untuk menjamin keamanan dan keselamatan konstruksi di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, kemarin.

Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengeluarkan surat per tanggal 21 Februari 2018, perihal pemberhentian sementara pekerjaan konstruksi layang kepada perusahaan konstruksi baik BUMN maupun swasta yang mengerjakan proyek jalan tol, LRT, dan double double track Manggarai-Jatinegara serta para Kepala Balai/Balai Besar Pelaksanaan Jalan, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

Terdapat 8 kriteria pekerjaan konstruksi layang yang dihentikan sementara, yakni pekerjaan menggunakan balok/gelagar-I beton langsing, menggunakan sistem hanging scaffolding, balance cantilever precast/in situ, launcher beam/frame, pekerjaan dengan tonase besar, pekerjaan yang mempunyai rasio kapasitas angkat terhadap beban kurang dari 5, pekerjaan dengan faktor keamanan sistem bekisting kurang dari 4 dan pekerjaan menggunakan sistem kabel.

Perusahaan konstruksi tersebut diminta untuk menyiapkan dokumen terkait dan disampaikan kepada KKK untuk dilakukan evaluasi dan jika telah memenuhi persayaratan dapat disetujui sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan. Dokumen yang akan dievaluasi antara lain dokumen kontrak, RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak), perencanaan, tenaga ahli dan tenaga terampil, alat-aat berat di lapangan.(helmi)

loading...