Angkasa Pura 2

Puskepi: BBM Premium Murah Karena Disubsidi

Energi KoridorSelasa, 6 Maret 2018
permintaan-premium-di-spbu-sulsel-normal-tfg

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Harga bahan bakar minyak (BBM) premium bertahan dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah berdasarkan Perpres No.191/2014. Apakah ini salah ?

“Jawabnya, Tidak. Tetapi,  ini ada kata tambahan,  tetapi,” kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria saat dikonfirmasi BeritaTrans.com di Jakarta, Senin (5/3/2018) malam.

Dikatakan, BBM premium tidak naik dan tetap murah karena disubsidi dari APBN. Namun,  jika premium ditetapkan sebagai bahan bakar minyak khusus (BBK)  penugasan yang tidak disubsidi negara, maka jelas dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat.

“Ketika harga minyak dunia  bergerak naik, harusnya sebagai BBM non subsidi, premium wajib dikoreksi naik,” jelas Sofyano.

BBM jenis premium berdasarkan Perpres No.191 tahun 2014 sudah ditetapkan sebagai bahan bakar minyak khusus penugasan. Harga jualnya tidak lagi disubsidi oleh pemerintah.

“Ini ketentuan hukum yang sudah dibuat ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi,” sebut Sofyano.

Masih BBM Subsidi

Namun akan sangat lain jika Presiden menetapkan bahwa premium adalah BBM subsidi. “Berapapun tingginya kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah tidak wajib mengkoreksi naik harga jual dan akan mensubsidi harga premium demi kepentingan rakyatnya,” papar Sofyano.

Dia menambahkan, kita sangat memahami posisi dan keberadaan pemerintah terkait anggaran pemerintah yang sangat diberdayakan untuk pembangunan infrastruktur bagi rakyat dan bangsa ini.

Subsidi memang harus tidak lagi disakralkan sebagai keharusan penuh.
Maka sebagaimana yang menjadi pertimbangan utama dari Perpres 191/2014 itu, pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran pada konsumen pengguna tertentu serta meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BBM Konsumtif

“Maka sudah seharusnya Pemerintah berupaya keras menyuarakan dan menyatakan kepublik bahwa  Premium adalah BBM konsumtif,” terang Sofyano.

Pemerintah perlu menunjang penuh peran BUMN Pertamina yang selama ini terbebankan dengan tanggung jawab menanggung selisih kerugian akibat harga jual premium yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah dengan memperhatikan kemampuan APBN yang ada. Mungkin belum perlu mengganti kerugian itu. Tetapi, paling tidak harus memberi dukungan penuh agar aksi korporasi Pertamina.

“Dalam memasarkan BBM non subsidi Pertalite dan Pertamax jangan dinilai sebagai aksi untuk menghilangkan premium,” kilah pimpinan Puskepi.

Masalahnya kini, jangan menjadi kecurigaan yang justru bisa merugikan Pemerintah sendiri.

Aksi korporasi Pertamina dalam memasarkan BBM non subsidi harusnya dinilai sebagai aksi korporasi yang wajar dilakukan oleh badan usaha niaga umum yang beroperasi dinegeri ini yang tidak pernah dipermasalahkan berbagai pihak.

“Pemerintah bisa meminta parpol parpol yang ada dan para anggota DPR untuk memahami aksi korpirasi tersebut. Dengan begitu lah Pertamina bisa lancar menjalankan fungsi dan misinya dalam membantu Pemerintah,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...