Angkasa Pura 2

BPTJ: Kebijakan Ganjil-Genap Melalui Proses dan Kajian Lengkap

KoridorSabtu, 10 Maret 2018
IMG-20180308-WA0020

JAKARTA  (BeritaTrans.com) – Kementerian Perhubungan melalui BPTJ dan pihak terkait menerapkabmn kebijakan ganjil-genap di ruas  tol Jakarta-Cikampek melalui kajian panjang dan  telah dilakukan melalui proses panjang dan  uji coba beberapa kali. Setelah diyakini baik dan bisa diterapkan baru diambil keputusan yang pasti, yaitu diterapkan mulai 12 Maret 2018 mendatang.

“Jadi tidak benar ada pendapat yang mengatakan kebijakan penanganan kemacetan tol Jakarta – Cikampek tidak berdasarkan kajian dan analisis yang matang,” kata Bambang Prihartono Kepala BPTJ di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Bambang Pri juga mengingatkan bahwa kebijakan ganjil-genap di pintu tol Bekasi bukan satu satunya kebijakan untuk penanganan kemacetan di jalan tol Jakarta – Cikampek.

“Ada 3 kebijakan yang kita implementasikan secara serentak 12 Maret 2018 yaitu ganjil genap di pintu tol Bekasi Barat dan Timur arah Jakarta, pembatasan operasional kendaraan angkutan barang golongan III, IV dan V.

Selain itu juga pemberlakuan lajur khusus bus di Jalan Tol Jakarta-Cikampek ruas Bekasi Timur – Jakarta yang didukung dengan angkutan alternatif Bus Transjabodetabek Premium,” jelas Bambang.

Menurut Bambang sebanyak 3 kebijakan ini juga mencerminkan keadilan karena semua aspek diatur, tidak hanya pengguna kendaraan pribadi saja namun juga kendaraan angkutan barang.

“Ini juga berarti keberpihakan kita terhadap pengguna angkutan umum yang mayoritas masyarakat menengah bawah,” ujar Bambang.

PM No.18/2018

Ketentuan penanganan kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta – Cikampek.

Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan  (PM) Nomor PM 99 Tahun 2017 tentang Lajur Khusus Angkutan Umum di Ruas Jalan Tol.

Penyusunan dan rencana implementasi kebijakan penanganan kemacetan jalan tol Jakarta-Cikampek juga telah melalui koordinasi sejak Agustus 2017 melibatkan berbagai sektor terkait.

Mereka itu adalah Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), Kementerian PUPR, Pemerintah Kota Bekasi, PT (Persero) Jasa Marga serta berbagai stakeholder di lingkungan pelaku usaha transportasi dan logistik.

Koordinasi lintas sektor digerakkan langsung oleh Kemenko Maritim, “Bapak Menko Maritim yang memimpin langsung koordinasi lintas sektor selama ini,” tandas Bambang Pri.(helmi)

loading...