Angkasa Pura 2

PM No.108/2018 Untuk Menjaga Kelangsungan Usaha Pengemudi Daring

Koridor Telekomunikasi & PosMinggu, 11 Maret 2018
IMG-20180311-WA0016

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Usaha Kementerian Perhubungan (Kemhub), melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) untuk melindungi hak maupun usaha para pengemudi ini adalah dengan peraturan yang dijabarkan dengan PM 108/2017.

“Ada beberapa hal yang diatur dalam menjaga kelangsungan usaha pengemudi daring. Salah satunya penerapan tarif batas bawah dan atas,” kata Syafrin Liputo, Kepala Subdirektorat (Subdit) Angkutan Orang, Direktorat Angkutan dan Multimoda, Ditjen Hubdat Kemhub di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Sabtu (10/3/2018).

Ia menjelaskan bahwa saat permintaan terhadap kendaraan kurang maka operator dapat menurunkan tarif serendah- rendahnya guna menarik calon penumpang. Bila hal ini diterapkan, maka yang terancam adalah si pengemudi. Sementara batas atas tarif diberlakukan guna melindungi konsumen.

“Pemanfaatan teknologi harus berbasis bisnis proses yang benar. Kalau tidak benar ya akan ada pengemudi yang tereksploitasi,” tambah Syafrin.

Selanjutnya Syafrin juga menyampaikan bahwa PM 108/2017 justru menguatkan peran pengemudi dengan adanya keharusan Badan Hukum atau Koperasi yang menaungi para pengemudi.

Dari diskusi ini, Prodem berharap bahwa kemajuan teknologi yang berupa angkutan daring seharusnya dapat bermanfaat bagi semua warga negara Indonesia, bukannya malah menjadi bencana bagi sebagian pekerja di ranah angkutan.

“Pengemudi selalu terbuka untuk berdialog dengan Kemhub. Saya setuju kita harus mendorong terbentuknya regulasi yang komprehensif di bidang transportasi daring yang berbicara tentang hubungan kerja antara aplikator dan driver,” ujar Lukman Hakim.

“Regulasi memang harus ada yang mengatur aplikator. Kami sepakat, hanya saja itu bukan domain kami. PM 108 hadir untuk membuat angkutan online legal dari aspek transportasi, itulah yang menjadi domain kami,” tutup Syafrin.(helmi)