Angkasa Pura 2

Ditjen Hubdat Tawarkan ke APM dan Pemda Untuk Bangun Fasilitas Penyelenggaraan PKB

KoridorSenin, 19 Maret 2018
IMG-20180319-WA0033

IMG-20180319-WA0032

YOGYAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Sarana Perhubungan Darat Eddy Gunawan mengatakan,  pihaknya membuka peluang masuknya pihak ketiga dam Pemda untuk investasi dalam pembangunan gasilitas dan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB).

“Saat ini pemerintah pusat sedang berupaya  terus mendorong keterlibatan bengkel APM atau swasta di daerah yang memiliki potensi namun memiliki keterbatasan anggaran untuk berinvestasi di bidang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor,” kata Edy di Yogyakarta, Senin (19/3/2019).

Mekanisme yang dilakukan yakni melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan bengkel APM atau swasta. Memang kewenangan penyelenggaraan pengujian berkala tetap ada pada pemerintah daerah kabupaten/kota. “Namun penyelenggaraan pengujian berkala yang dapat dilaksanakan pula oleh bengkel APM dan swasta,” jelas Edy.

Harapannya, papar dia,  melalui kerjasama ini tujuan dari penyelenggaraan pengujian berkala dapat tercapai dengan tidak menghilangkan fungsi atau peran dari pelayanan yang tetap dapat diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat.
 
Bagi para penguji berkala kendaraan bermotor, Eddy berpesan, “Kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor yang telah dimiliki harus terus diasah kemampuannya,” terang dia.

Edy menambahkan, caranya adalah dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor agar tetap dapat melaksanakan tugas kesehariannya sebagai penguji secara profesional.
 
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di lndonesia.

Tujuannya adalah sebagai bentuk pembinaan dari direktorat jenderal perhubungan darat kepada setiap unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor terhadap penyelenggaraan pengujian berkala yang telah memenuhi standar/persyaratan.

“Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan akan segera dikeluarkan keputusannya sebagai hasil dari kegiatan akreditasi tersebut,” kata Eddy.

“Bagi daerah lain yang belum mengajukan dan/atau belum dilakukan verifikasi lapangan terkait permohonan akreditasi yang telah diajukan, masih ada kesempatan waktu untuk segera memenuhi persyaratannya,” tandas Edy.(helmi)

loading...