Angkasa Pura 2

Capt. Jhonny: Bila ada Kapal Asing Tak Penuhi Konvensi Tokyo MoU akan Ditahan

DermagaRabu, 21 Maret 2018
IMG-20171108-WA0058

JAKARTA (BeritaTrans.com) – Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Jhonny R Silalahi mengatakan bahwa jika ada kapal asing yang tidak memenuhi persyaratan konvensi Tokyo MoU maka PSCO Indonesia akan menahan kapal tersebut.

“Karena pada prinsipnya, Port State Control (PSC) merupakan pertahanan negara untuk mencegah kapal asing dibawah standar beroperasi atau melakukan bongkar muat di wilayah pelabuhan Indonesia,” tutur Capt. Jhonny di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Dengan adanya Peraturan Dirjen Perhubungan Laut ini, Port State Control Officer (PSCO) Indonesia diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan terhadap pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing serta dapat menyeragamkan persepsi dalam melakukan pemeriksaan kapal asing oleh PSCO Indonesia sehingga reputasi PSCO Indonesia semakin lebih baik di mata internasional.

PSCO sendiri merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk oleh Syahbandar yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing sesuai dengan ketentuan konvensi.

“Adapun tahapan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan melalui tahapan pemeriksaan yang digunakan PSCO dalam melakukan pemeriksaan kapal asing agar lebih terencana, terarah dan baik sehingga tercipta efisensi, efektivitas dan keseragaman serta keakuratan,” ungkapnya.

Seperti diinformasikan sebelumnya, PSC Indonesia berada di lima besar terbaik negara anggota Tokyo MoU yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal di tahun 2017, setelah negara Cina, Jepang, Australia, dan Filipina.

“Indonesia merupakan salah satu negara anggota tetap Tokyo MoU (dari 20 negara anggota) sejak tahun 1993 dan selalu ikut berperan aktif dalam seluruh kegiatan Tokyo MoU terkait pelaksanaan PSC,” kata dia.

Sebagai anggota Tokyo MoU, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim terhadap kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia khususnya dan di wilayah Asia Pasifik. (omy)

loading...