Angkasa Pura 2

Di Depan Pengusaha Kadin, Dirjen Hubdat: Pemerintah Tidak Melarang Mutlak Penggunaan Kendaraan

Ekonomi & Bisnis KoridorRabu, 21 Maret 2018
IMG-20180321-WA0027

JAKARTA (BeritTrans.com) – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi bertemu pengusaha logistik dan assosiasi memaparkan PM No.18/2018 mengenai kebijakan mengurangi kemacetan di tol Jakarta-Cikampek (Japek).

“PM 18/2018 dari awal dikaji dan dianalisis serta dibahas  bersama oleh BPTJ dengan pemangku kepentingan  Tapi, PM-nya yang membuat Ditjen Hubdat,” kata Dirjen Budi di depan pengusaha anggota Kadin di Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Pada intinya, kata dia, Pemerintah ingin hadir dan mengatur  serta  memfasilitasi semua,  baik angkutan barang dan penumang.  Faktanya,  semua jenis kendaraan diatur Pemerihtah.

“Mobil pribadi diatur dengan ganjil genap jam 06.00-09.00, dan dibuatkan lajur khusus angkutan umum (LKAU). Sementara, truk sumbu tiga atau lebih dilarang beroperasi jam 06.00-09.00 WIB,” kata  Dirjen Budi lagi.

Tapi dibalik semua itu, jelas dia,  Pemerintah ingin merubah kebiasaan dan gaya hidup masyarakat.  Jangan menggunakana mobil pribadi  karena cepat atau lambat akan macet.

“Mari tinggalkan kendaraan pribadi yang membuat macet ke angkutan umum.  Dengan begiti, jalanan makin lancar arus barang dan penumpang makin cepat,” papar Dirjen Hubdat lagi.

Tak Melarang Mutlak

Selain itu, sebut dia, Pemerintah tidak melarang secara mutlak penggunaan kendaraan karena melanggar hak azasi manusia termasuk pelaku uaaha.

“Kita hanya mengatur dan membatasi,  yaitu tidak boleh melintas di ruas jalan tertentu pada  jam tertentu pula. Jika, mau mereka bisa melintas di jalan lain dalam waktu yang sama,” kilah Dirjen Budi .

Meski diakui, papar Dirjen Hubdat, pasti ada  resikonya yaitu jalanan tambah macet. “Jadi masyarakat harus sadar, hanya jalan tertentu dan waktu tertentu pula,” terang.(helmi).

loading...